BUKU TAMU

16. SALAM MERDEKA SAYA ADALAH SALAH SATU DARI CUCU VETERAN DENGAN INI SAYA MAU MENGUCAPKAN SALAM " SELAMAT ULANG TAHUN VETERAN " PADA 10 AGUSTUS YANG LALU SEMOGA VETERAN MAKIN JAYA DAN TETAP JAYA........." HIDUP VETERAN "...............
dedykurniawansuseno » 2021-08-12 13:40:58

17. SALAM MERDEKA SAYA ADALAH SALAH SATU DARI CUCU VETERAN REPUBLIK INDONESIA DISINI SAYA MAU MENYAMPAIKAN SELAMAT " DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE 76 " KEPADA SELURUH KELUARGA BESAR VETERAN DAN SELURUH RAKYAT INDONESIA.........TERIMA KASIH..........." HIDUP VETERAN ".......................
DEDY KURNIAWAN SUSENO » 2021-08-11 15:09:24

18. Saya anak seorang anak anggota veteran RI yang bernama MASSULUKANG DAENG LILI. Bapak saya setahu saya Anggota veteran RI kabupaten Gowa. Cuma bapak saya sudah meninggal, dan surat2 keterangan yg menyatakan Bapak saya Veteran sudah hilang, boleh jami di kirimkan nomor keanggotaan nya Bapak saya. Terimakasih.
Nasrum Massulukang » 2021-08-04 16:29:10

19. Saya anak dari Tarwa euy Suhaedi Purn. TNI Bapak saya statusnya Tentara Veteran Penjaga Kemerdekaan, alhamdulillah saat ini sehat, saya bermaksud ingin menunaikan wasiatnya yang ingin dimakamkan di taman makan pahlawan sebagai kebanggaan dalam sejarah hidupnya. Bagaimana saya harus melapor dan mendapat fasilitasnya untuk bapak saya, berikut data KARIP DAHOR: NOPEN : V2117242200 NAMA : TARWA EDI SUHAEDI TTL : 15/03/1940 KP.POS KULON NO 35 RT.2/3 Kertamulya, Padalarang Kab. KBB Besar harapan saya untuk mendapatkan informasi mengenai perihal ini. Terima kasih sebelumnya saya atas bantuannya. Best Regard, An Tarwa edy Suhaedi Purn. V
SETIA DARMA » 2021-08-03 03:06:16

20. Apakah LVRI ada pembukaan CPNS ? Saya ungu sekali untuk menjadi keluarga besar LVRI
Ricky Prabowo » 2021-07-18 03:30:06

21. DIBAWAH BENDERA REVOLUSi DALAM DARURAT ANCAMAN BENCANA KEMANUSIAAN PERAN UTAMA TEKNOKRASI DIANTARA BIROKRASI DAN POLITISI "Teknokrasi" adalah bentuk pemerintahan ketika para pakar teknis menguasai pengambilan keputusan dalam bidangnya masing-masing.terdiri dari Insinyur, ilmuwan, profesional kesehatan, dan orang-orang yang punya pengetahuan, keahlian atau kemampuan yang membentuk badan pemerintahan. Dalam teknokrasi, para pengambil keputusan akan dipilih berdasarkan seberapa jauh mereka menguasai bidang mereka. Kemampuan teknis dan kepemimpinan akan dipilih melalui proses birokratis dengan dasar pengetahuan dan performa khusus, bukan pemilihan demokratis oleh orang-orang tanpa pengetahuan atau kemampuan yang diperlukan. Sejumlah bentuk teknokrasi dibayangkan sebagai bentuk meritokrasi, sebuah sistem ketika "orang paling berkualifikasi" dan orang yang memutuskan keabsahan kualifikasi tersebut adalah orang yang sama. Bentuk-bentuk teknokrasi juga didefinisikan sebagai bukan suatu kelompok manusia pengontrol oligarkis, tetapi sebuah administrasi melalui disiplin ilmu tertentu yang bisa saja tidak tersusupi pengaruh dari beberapa kelompok berkepentingan khusus. Pertahanan Nonmiliter Menghadapi Pandemi dalam Buku Putih Pertahanan RI August 26, 2020. Penulis: R. Mokhamad Luthfi, M.Si. Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Al Azhar Indonesia Peneliti Pusat Studi Pertahanan dan Perdamaian (PSPP) UAI Editor: V S Prolog: Epidemi dalam Buku Putih Pertahanan RI Epidemi atau penyebaran wabah di wilayah yang luas, merupakan ancaman nonmiliter nyata sebagaimana dinyatakan Buku Putih Pertahanan Indonesia yang diterbitkan Kementerian Pertahanan RI tahun 2015. Meluasnya penyebaran wabah Covid-19 hingga menjadi pandemi, merupakan ancaman nonmiliter sebagaimana tertulis ancaman nonmiliter lain dalam buku tersebut yaitu; bencana alam, perubahan iklim, aksi terorisme, ketahanan pangan, air, dan energi. Dalam buku yang menjadi pedoman dalam kebijakan pertahanan negara tersebut, pada Bab 2 mengenai perkembangan lingkungan strategis dinyatakan bahwa “WHO (World Health Organization) terus memberikan peringatan bahwa penyakit infeksi berbahaya bagi manusia belum sepenuhnya dapat diatasi, bahkan penyebarannya cenderung meluas”. Selain itu, dinyatakan juga bahwa “Ada kecenderungan bahwa penyakit infeksi pernafasan pada manusia bertambah dengan munculnya kasus-kasus baru pada populasi yang terindikasi di kawasan tertentu”. Kawasan Asia, dimana Indonesia berada, juga dinilai sebagai wilayah yang rawan terhadap munculnya berbagai penyakit berbahaya tersebut. Dengan demikian, terlihat Indonesia sudah menyadari bahwa keamanan kesehatan (health security) seperti terjadinya penyebaran wabah yang luas, merupakan sebuah ancaman nonmiliter nyata yang dampaknya bisa setara (atau lebih buruk) apabila dibandingkan adanya ancaman militer (perang dengan) negara lain. Dalam disiplin hubungan internasional, agenda keamanan kesehatan merupakan salah satu agenda keamanan baru sebagai bagian dari perluasan agenda keamanan. Keamanan, tidak lagi dianggap hanya berasal dari ancaman serangan militer terhadap suatu negara yang disebut dengan keamanan militer atau keamanan tradisional (military/traditional security). Namun, tantangan keamanan juga dapat mengancam keselamatan manusia sebagai individu, kelompok, dan masyarakat dari berbagai sumber keamanan nonmiliter (non-military/non-traditional security) seperti bencana alam, kelangkaan sumber daya air dan energi, penyakit menular, dan sebagainya. Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde dari Mazhab Copenhagen (Copenhagen School) merupakan proponen perluasan agenda keamanan ini sejak akhir dasawarsa 1990-an. Menurut Bob Sugeng (Hermawan (ed.), 2007), perluasan yang dimaksud adalah terkait dengan obyek rujukan (referent object) yang terancam keamanannya. Sehingga, isu keamanan bukan lagi tentang negara saja (state security), tetapi juga keamanan insani (human security). Sekuritisasi Yang Terlambat? Setelah kurang lebih enam bulan sejak WHO menyatakan Covid-19, belum terlihat tanda-tanda bahwa Indonesia memenangkan ‘pertempuran’ ini. Terdapat beberapa indikator yang diantaranya adalah tingkat kematian akibat virus Covid-19 (case fatality rate) sebesar 4,7% yang lebih tinggi 0,8% daripada rata-rata dunia. Meskipun demikian, Indonesia bukanlah negara terburuk dalam tingkat kematian tersebut. Ada 23 negara lainnya yang lebih tinggi dari Indonesia yang beberapa diantaranya adalah negara-negara maju di Eropa Barat seperti Inggris, Perancis, Italia, dan Belanda. Selain itu, jumlah kasus baru belum juga menunjukan trend menurun. Sebaliknya, trajektori kurva terus bergerak naik. Dalam dataset di ourworldindata.org/coronavirus, bersama dengan India, Amerika Serikat (AS), Brazil, Meksiko, Kolombia, Iran, Irak, dan Filipina, Indonesia merupakan negara yang belum terlihat dapat menurunkan kurvanya. Perlu diakui, tidak ada negara yang siap menghadapi krisis kesehatan pandemi Covid-19 yang dapat bergerak ke krisis ekonomi. Namun, apabila ancaman pandemi ini sejak awal menjadi perhatian serius yang diduga akan melemahkan berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara lalu membuat kita menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, hasilnya akan jauh berbeda. Publik masih ingat bagaimana pemerintah justru ingin mendongkrak wisatawan, manakala sudah terjadi wabah corona di berbagai negara. Padahal, yang seharusnya dilakukan adalah mengambil langkah pencegahan penularan dan penyiapan infrastruktur medis untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Oleh karenanya, semakin dini persiapan yang dilakukan dan dipimpin oleh pemerintah merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi pandemi. Dalam hal ini, pemerintah lamban melakukan sekuritisasi untuk menjadikan isu pandemi menjadi isu keamanan yang dianggap mengancam terhadap keselamatan penduduk Indonesia. Sekuritisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai langkah extra ordinary menjadikan isu (nonkeamanan) menjadi isu keamanan, merupakan kerangka analisis yang dikembangkan pula oleh Mazhab Copenhagen. Buzan, Waever, dan de Wilde (Emmers, dalam Collins, 2016). Sekuritisasi bergerak dalam tiga spektrum; pertama adalah spektrum nonpolitisasi (non-politicized) dimana negara tidak berupaya mengatasi suatu isu, kedua adalah spektrum politisasi (politicized) dimana negara mengelola isu menggunakan cara-cara biasa, dan ketiga spektrum sekuritisasi (securitized) dimana suatu isu dilihat sebagai isu keamanan dan dinyatakan sebagai ancaman eksistensial terhadap obyek rujukan. Dinamika sekuritisasi ini memang bergantung kepada aktor sekuritisasi (securitizing actors) yang memiliki otoritas dalam menyatakan suatu ancaman eksistensial melalui sebuah tindak tutur (speech act) terhadap obyek rujukan (referent objects). Sekuritisasi menghadapi ancaman nonmiliter berupa pandemi yang diklasifikasikan ancaman nyata dalam buku putih pertahanan, sistem pertahanan negara menggunakan pendekatan multi agency yang mengamanatkan kepada kementerian dan lembaga di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama. Disini terlihat bahwa ‘panglima’ perang melawan pandemi adalah Kementerian Kesehatan dan berbagai lembaga yang mendukung penanganan wabah terkait, seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, dan lain sebagainya. Selain unsur utama, terdapat pula unsur lain yang memperkuat yaitu kementerian atau lembaga lain, pemerintah daerah, dan segenap komponen lain yang dapat memperkuat unsur utama seperti industri masker, alat pelindung diri, industri farmasi, industri vaksin, dan sebagainya. Sekuritisasi isu pandemi dilakukan melalui Keppres (Keputusan Presiden) No. 7/2020 pada bulan Maret, yang kemudian direvisi oleh Keppres No. 9/2020 pada bulan April. Keppres tersebut merupakan dasar hukum pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Menariknya, perbedaan kedua Keppres tersebut adalah pada Keppres pertama, tidak adanya unsur Kementerian Pertahanan baik sebagai pengarah maupun anggota pelaksana. Barulah pada Keppres No. 9/2020, Kementerian Pertahanan masuk sebagai anggota pengarah, dan unsur kementerian tersebut sebagai anggota pelaksana. Ada kecenderungan bahwa pemerintah gamang dalam menilai situasi sehingga luput memasukkan unsur Kementerian Pertahanan dalam gugus tugas. Padahal, Kementerian Pertahanan merupakan kementerian yang merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan pertahanan termasuk dengan kebijakan penggunaan kekuatan TNI dan komponen pertahanan lainnya untuk membantu kementerian dan lembaga dalam menghadapi pandemi. Hal yang menarik lainnya adalah bagaimana Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 harus diemban rangkap oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang pada dasarnya bukanlah dalam ranah kompetensi BNPB untuk menanggulangi pandemi. Meskipun epidemi atau wabah penyakit menurut UU No. 24/2007 Tentang Penanggulangan Bencana dikategorikan sebagai bencana nonalam, ketua gugus tugas bisa saja diemban oleh personil dari Kementerian Kesehatan, terutama yang memiliki kompetensi sebagai epidemiolog. Adapun unsur BNPB tetap terlibat sebagai unsur utama lain mendampingi Kementerian Kesehatan dan lembaga kesehatan lainnya. Mengingat epidemi dianggap sebagai ancaman nyata yang terus menghantui negara kita, tidak kalah penting, dukungan dan pemberdayaan bagi unsur lain seperti industri farmasi, industri vaksin, industri peralatan medis, industri alat pelindung diri, termasuk fasilitas layanan kesehatan menjadi sebuah kewajiban. Dukungan terhadap berbagai industri tersebut perlu diberikan sebesar perhatian pemerintah terhadap industri strategis negara (BUMNIS) yang menghasilkan berbagai kendaraan tempur, taktis, kapal perang, senjata api, dan alat utama sistem senjata lain yang dibutuhkan untuk menghadapi ancaman militer. Menambahkan hal tersebut, lembaga penelitian kedokteran militer, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan, lembaga penelitian biologi dan virus, perlu mendapatkan perhatian dalam peningkatan kapabilitas dan kapasitasnya agar semakin siap dalam menghadapi ancaman wabah. Profesi dokter dan ners serta tenaga medis lainnya perlu ditingkatkan kepakarannya menghadapi pandemi sekaligus diberi perlindungan maksimal karena merekalah para pejuang ‘tempur’ dalam merawat masyarakat yang terjangkit wabah. Adapun terkait dengan masyarakat, sebagai garda terdepan dalam menghadapi wabah, masyarakat perlu terus diedukasi mengenai ancaman wabah dan bagaimana menghadapi wabah. Tidak ada salahnya, ancaman wabah dan bagaimana menghadapinya menjadi hal yang diajarkan dalam satuan pendidikan. Diharapkan, masyarakat semakin memiliki kesadaran adanya ancaman wabah dan mengambil peran penting dalam pencegahan dan pengendalian epidemi atau pandemi. Tidak seperti sekarang, dimana sebagian masyarakat tidak mematuhi berbagai protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga mereka abai menggunakan masker, berkerumun dan berkumpul tanpa mengindahkan physical distancing, tidak sering mencuci tangan, dan tidak menutup saat batuk atau bersin. erkait protokol kesehatan, pemerintah seyogianya mengevaluasi dan mematangkan berbagai protokol bagaimana menghadapi wabah. Bisa saja pemerintah membuat tingkatan ancaman pandemi menjadi hijau, kuning, oranye, atau merah manakala ada potensi ancaman wabah terhadap negara. Hal seperti ini telah menjadi standar dalam kesiapsiagaan Singapura menghadapi wabah Covid-19 yang disebut dengan DORSCON (Disease Outbreak Response System Condition). Dalam tingkatan kondisi tersebut, masing-masing warna mewakili bagaimana sifat dari wabah, dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari, dan himbauan kepada publik. Sebagai contoh, DORSCON berwarna merah bermakna wabah sangat parah dan menyebar sangat luas dalam konteks sifat alamiah wabah. Dampaknya terhadap kehidupan dalam kondisi merah bermakna adanya gangguan besar seperti penutupan sekolah, perintah bekerja dari rumah, dan jumlah kematian yang signifikan. Sedangkan himbauan terhadap publik dalam kondisi ini adalah larangan keluar rumah apabila sakit, menjaga kebersihan diri (personal hygiene), terus memantau saran terkait kesehatan, menaati langkah-langkah penanggulangan, mempraktikkan jarak sosial, dan menghindari area kerumunan. Di Indonesia, penggunaan kode warna dalam menilai situasi pandemi Covid-19, hanya menunjukkan zonasi sesuai dengan tingkat keparahan. Dengan zonasi seperti itu publik tidak menyadari terkait bagaimana sifat dari wabah, dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari dan apa saja yang perlu dilakukan. Epilog Dari paparan di atas, Indonesia tidak terlihat cukup kuat dalam menghadapi ancaman keamanan kesehatan berupa pandemi Covid-19. Langkah yang dilakukan oleh negara di awal pandemi yang dinilai terlalu sedikit dan terlambat (too little, too late), membuat belum terlihat tanda-tanda pandemi akan berakhir. Kecepatan dan kesigapan menghadapi pandemi dengan multipendekatan dan pelibatan antar lembaga negara yang sudah disampaikan di atas menjadi kunci menuju upaya desekuritisasi wabah sehingga akhirnya ancaman tersebut dinilai tidak lagi mengancam. Pada akhirnya, pengalaman menghadapi pandemi Covid-19 akan menjadi pengalaman dan pengetahuan berharga bagi Indonesia. Indonesia perlu terus meningkatkan kemampuannya agar dapat mempertahankan diri dari ancaman nonmiliter, sebagaimana kita terus berlatih secara militer agar dapat menghadapi berbagai ancaman serangan militer negara lain. Di usianya yang ke-75 tahun, Indonesia perlu menjadi lebih siap dalam menghadapi ancaman krisis kesehatan yang mungkin saja terjadi kembali di masa depan sebagaimana yang sudah dinyatakan dalam Buku Putih Pertahanan RI. Penulis: R. Mokhamad Luthfi, M.Si.
Gusti Mahmud/M41 » 2021-07-13 04:33:22

22. C
Gusti Mahmud/M41 » 2021-07-12 13:25:45

23. Masukan
Gusti Mahmud/M41 » 2021-07-12 11:04:22

24. Assallamu'alaykum, salam sejahtera untuk semua Keluarga besar LVRI salam santun dan hormat yang tak terhingga dari kami sebagai anak langsung alm. Anggota Veteran perjuangan NPV. 7.005.694 Alm. Bpk. Saridjan Basuki, mohon izin merapat ????????????
Danang Baskoro » 2021-06-06 17:25:36

25. Saya anak dari Anggota Veteran RI terdaftar di Makassar - Sulsel atas nama Syamsuddin ingin menanyakan tantang tunjangan veteran serta dana kerhormatan veteran yang sampai saat ini belum diterima oleh orang tua (bapak) kami, mohon pencerahannya. Terima kasih
Wawan » 2021-06-04 08:41:48

26. alert("VETERAN, KAU LEBIH BERARTI DIBANDING PARA DEWAN PENGHIANAT RAKYAT")
Mc » 2021-05-26 15:56:27

27. selamat siang, mohon pencerahannya, ayah kami pensiunan LVRI pejuang kemerdekaan dapat piagam dan bintang gerilya wafat thn 1986 dimakamkan di TMP kalibata jakarta, yg mau saya tanyakan semenjak ayah kami wafat baru tahu bahwa dia pejuang LVRI tetapi dari pertama beliau pensiun yg sempat saya baca thn 1945 setelah kemerdekaan belum pernak mengurus pensiunannya hingga wafatnya, kami pun dulu pernah coba mengurus tetapi menemui jalan buntu, pernah juga ada yg datang bantu utk urus2 tetapi malah tdk jelas, kami mohon pencerahannya dari pihak yg terkait ....terima kasih
Diding edi suhendra » 2021-05-22 07:57:12

28. Kami atas nama Dinan Engkan Anggota Veteran sampai sekarang belum mendapatkan tunjangan pensiunan veteran
DINAN ENGKAN » 2021-05-18 23:10:04

29. Kadang saat merekam kakek pake aplikasi Otentikasi Taspen suka muncul server sibuk, kenapa ya?
Asro » 2021-05-17 01:11:05

30. Mohon info atas nama alm bpk saya basran bin adul tukatjil kelahiran aluan mati barabai kalsel,saya prnah melihat buku tanda anggota LVRI beliau maaf lupa no dll,saat itu nama anak yg jd tanggungan beliau adalah .alm djohansyah SH & Hj.Barlian tatakan rantau.mohon infonya mksh.
Muhammad aliansyah » 2021-05-01 18:31:50

BERITA UTAMA

lomba hari veteran nasional


LOMBA KARYA TULIS DAN POSTER HARI VETERAN NASIONAL 2021 HARAP DIBACA BAGIAN AKHIRNYA UNTUK PENGIRIMAN NASKAH DAN POSTERNYA :        …

berita tahun 2021


  SEMANGAT VETERAN MEMANG LUAR BIASA Peringatan Hari Veteran Nasional tahun 2021, walau dalam kondisi PPKM Darurat tidak mengurangi semangat para…

catatan rais abin


PANDANGAN KHUSUS RAIS ABIN   Sebagai Veteran Kemerdekaan RI, saya akan tetap menyayangkan tindakan Orde Reformasi terhadap UUD 45 yang seolah –…

berita tahun 2020


TERNYATA UPN VETERAN JAKARTA TIDAK KECEWAKAN PENDIRINYA   Masih dalam suasana merayakan Hari Pahlawan, Ketum DPP LVRI, didampingi Waketum, Sekjen…

berita tahun 2018


TEMA HUT LVRI TAHUN 2019 LEGIUN VETERAN RI BERTEKAD MENYUKSESKAN PEMILU, DENGAN MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN DEMI UTUHNYA NKRI     XXXXXXXXXXXXXXXX…

Anda adalah Pengunjung Ke: