AD/ART


 

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

 

Menimbang :

1. Bahwa Kongres X Legiun Veteran Republik Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan 9 Oktober 2012 telah menghasilkan Keputusan Nomor KEP-/KONG/2013 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia;

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia, pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia diusulkan oleh Kongres dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia


Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun2012 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1957 tentang Legiun Veteran Republik Indonesia

 


MEMUTUSKAN

 

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

 

Pasal 1
 
Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia hasil Konggres X Legiun Veteran Republik Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan 9 Oktober 2012 di Jakarta, sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini.

 

Pasal 2
 
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2007 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia, dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 3
 
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Nopember 2013
 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

 

 

 

 

 
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


LAMPIRAN  I
KEPUTUSAN PRESIDEN R.I
NOMOR     :  27 Tahun 2013
TANGGAL  :  12 November 2013

ANGGARAN DASAR
LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA
M U K A D I M A H

“DENGAN RAHMAT
 TUHAN YANG MAHA ESA”

 

Kami Veteran Republik Indonesia yang berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta ikut melaksanakan misi perdamaian dunia, meyakini bahwa perjuangan tersebut masih harus dilanjutkan untuk mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan pembangunan nasional guna mewujudkan Cita-cita  dan Tujuan Nasional.

Bahwa Veteran Republik Indonesia dengan semangat pengabdiannya yang berlandaskan Panca Marga, didorong oleh kesadaran dan tanggung jawabnya dalam mengisi kemerdekaan, siap melaksanakan perannya sebagai pewaris nilai-nilai kejuangan 1945, sebagai salah satu unsur pelaksana pembangunan nasional maupun sebagai komponen pendukung dalam rangka sistem pertahanan dan keamanan Negara yang bersifat kerakyatan dan kesemestaan.

Maka untuk itu dibentuklah Legiun Veteran Republik Indonesia sebagai satu-satunya wadah dan sarana perjuangan Veteran Republik Indonesia untuk melanjutkan cita-cita perjuangannya dengan Anggaran Dasar yang disusun sebagai berikut  :


BAB  I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WAKTU DAN DASAR PEMBENTUKAN

Pasal 1
N a m a

Organisasi ini bernama “LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA” yang dalam Anggaran Dasar ini selanjutnya  disingkat dan disebut LVRI.

Pasal 2
Tempat kedudukan

(1)    Markas Besar LVRI Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)    Markas Daerah LVRI berkedudukan di Ibukota Provinsi/Daerah Khusus/Daerah Istimewa.
(3)    Markas Cabang LVRI berkedudukan di Kota/ Kabupaten.
(4)    Markas Ranting LVRI berkedudukan di Kecamatan/Distrik.

Pasal 3
Waktu dan Dasar Pembentukan

(1)    LVRI didirikan oleh Kongres Nasional Pejuang Kemerdekaan seluruh Indonesia yang diadakan pada tanggal 22 Desember 1956 sampai dengan 2 Januari 1957 di Jakarta, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
(2)    LVRI disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1957 tanggal  2 April 1957 tentang “Legiun Veteran”, yang dalam kelanjutannya secara operasional merujuk kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.

BAB  II
VISI  DAN  MISI

Pasal 4
V i s i

Organisasi LVRI yang kukuh, bersatu dan sejahtera, berpegang teguh pada Pancasila, UUD 1945 dan Kode Etik Kehormatan Panca Marga, berperan aktif dalam Pembangunan Nasional, terlaksananya pewarisan Nilai-Nilai Kejuangan 1945 kepada generasi penerus bangsa serta terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta Persahabatan antar Bangsa demi terwujudnya ketertiban dunia.

 

Pasal 5
M i s i

LVRI meningkatkan kehormatan Veteran Republik Indonesia, meningkatkan kesejahteraan anggota, mewariskan Nilai-Nilai Kejuangan 1945 kepada generasi penerus bangsa, berperan aktif dalam pembangunan nasional, serta hubungan persahabatan dengan organisasi Veteran sedunia.



BAB  III
ASAS, SIFAT DAN KEGIATAN

Pasal 6
A s a s

Legiun Veteran Republik Indonesia  berasaskan Pancasila
Pasal 7
S i f a t
 

(1)    LVRI merupakan satu-satunya wadah dan sarana perjuangan bagi segenap Veteran Republik Indonesia.
(2)  LVRI tidak mempunyai ikatan organik dengan organisasi kekuatan sosial politik maupun organisasi kemasyarakatan lainnya.

Pasal 8
Kegiatan


Kegiatan LVRI meliputi  :
a.    Perumusan kebijakan dan peraturan dalam Organisasi serta administrasi pembinaan personel veteran.
b.    Peningkatan Kehormatan, citra dan kesejahteraan anggota LVRI.
c.    Pewarisan nilai dan semangat juang ’45.
d.    Pembinaan hubungan dan kerjasama dengan instansi/organisasi dalam negeri.
e.    Pembinaan hubungan dan kerjasama dengan organisasi Veteran di luar negeri.
f.    Pengelolaan dan pemberdayaan kekayaan dan aset LVRI.
g.    Pemberian advokasi dan bantuan hukum.
h.    Pelaksanaan hubungan masyarakat dan penerangan.

BAB  IV
ORGANISASI

Pasal 9
Bentuk Organisasi

(1)    Organisasi LVRI disusun berbentuk piramidal, berdasarkan tingkatan organisasi sebagai berikut :
         a.    Organisasi LVRI tingkat Pusat/Nasional
         b.    Organisasi LVRI tingkat Daerah/Provinsi/ Daerah Istimewa/Daerah Khusus.
         c.    Organisasi LVRI tingkat Cabang/Kabupaten/ Kota
         d.    Organisasi LVRI tingkat Ranting/Kecamatan.
(2)    Persyaratan dibentuknya organisasi dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga.
(3)    Apabila dipandang perlu, dapat dilakukan penghapusan/pemekaran Organisasi LVRI tingkat Provinsi,          .        Kabupaten/Kota dan Kecamatan/Distrik, selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10
Struktur Organisasi

(1)    Struktur Organisasi LVRI terdiri atas :
         a.    Struktural Tetap
                1)    Dewan Pimpinan.
                2)    Dewan Pertimbangan.
                3)    Anak Organisasi.
                4)    Badan Pendukung.

         b.     Struktural Tidak Tetap (Ad Hoc)
                 1)    Dewan Kehormatan DPP LVRI
                 2)    Tim Tanda Penghargaan LVRI
                 3)    Tim Ahli

         c.     Non Struktural
                 1)    PIVERI
                 2)    PPM

(2)    Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran 1 Anggaran Dasar.

 

Pasal  11
Anak Organisasi

(1)    Anak Organisasi dibentuk Sebagai unsur pelaksana kebijakan khusus LVRI.
(2)    Anak Organisasi LVRI berbentuk piramidal dan hanya ada ditingkat Pusat dan Daerah.
(3)    Anak Organisasi LVRI terdiri dari :
        a.    Korps Cacad Veteran
        b.    Korps Sarjana Veteran
        c.    Korps Veteran Karyawan
(4)    Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Anak Organisasi tidak boleh bertentangan dengan              .       Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LVRI.
(5)    Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Anak Organisasi disahkan oleh Ketua Umum DPP LVRI.

Pasal  12
Badan Pendukung Organisasi
 

(1)    Badan Pendukung Organisasi adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk mendukung kegiatan Organisasi LVRI.
(2)    Badan Pendukung Organisasi LVRI berbentuk Yayasan.

 

BAB  V
KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 13
Keanggotaan

Setiap Veteran Republik Indonesia secara  otomatis menjadi anggota LVRI yang merupakan satu–satunya wadah dan sarana perjuangan bagi segenap Veteran Republik Indonesia.
Pasal 14
Hak dan Kewajiban Anggota
 

Hak dan Kewajiban Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB  VI
KEPENGURUSAN


Pasal  15
Dewan  Pimpinan

 

(1)    Dewan Pimpinan LVRI adalah Badan Pelaksana LVRI yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP/Ketua DPD/Ketua Cabang/Ketua Ranting LVRI yang terpilih.
(2)    Dewan Pimpinan merupakan pimpinan kolektif yang menjunjung tinggi kebersamaan dalam mengambil keputusan.
(3)    Tingkatan Dewan Pimpinan organisasi LVRI sebagai berikut :
a.    Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
b.    Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
c.    Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
d.    Dewan Pimpinan Ranting (DPR).

 

Pasal  16
Dewan Pertimbangan

(1)    Dewan Pertimbangan adalah suatu Badan yang terdiri dari Veteran-Veteran Republik Indonesia Senior.
(2)    Dewan Pertimbangan dibentuk di tingkat organisasi LVRI Pusat sampai tingkat Cabang.
(3)    Dewan Pertimbangan LVRI disusun oleh Ketua Umum/Ketua terpilih sesuai mandat yang diberikan oleh Kongres/Musyawarah Daerah/ Musyawarah Cabang.

BAB VII
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 17
Dewan Pimpinan LVRI

(1)    DPP LVRI bertugas melaksanakan segala keputusan Kongres LVRI, menyusun Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Umum untuk DPD LVRI  dan DPP Anak Organisasi LVRI serta bertanggung  jawab kepada Kongres LVRI.
(2)    DPP LVRI berwenang memberikan Tanda Penghargaan kepada mereka yang telah berjasa kepada LVRI.
(3)    DPD LVRI bertugas melaksanakan  segala keputusan Musyawarah Daerah, menyusun  Pedoman Pelaksanaan Program Kerja untuk lima tahun ke depan bagi organisasi satu tingkat di bawahnya, serta bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah dan DPP LVRI.
(4)    DPC LVRI bertugas melaksanakan  segala keputusan Musyawarah Cabang, menyusun  Pedoman Pelaksanaan Program Kerja untuk lima tahun ke depan bagi organisasi satu tingkat di bawahnya, serta bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang dan DPD LVRI.
(5)    DPR bertugas melaksanakan segala keputusan Rapat Ranting, menyusun Rencana Kerja dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Ranting dan DPC LVRI.

Pasal  18
Dewan Pertimbangan LVRI

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pertimbangan LVRI :

a.    Memberi saran/pertimbangan kepada Dewan Pimpinan LVRI, dalam melaksanakan Kebijaksanaan Umum yang digariskan oleh Kongres/Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang.
b.    Memberi masukan kepada Dewan Pimpinan LVRI dalam melaksanakan tugasnya dan dalam menghadapi permasalahan yang timbul.
c.    Bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan LVRI sesuai tingkatannya.

Pasal  19
Anak Organisasi LVRI

Dewan Pimpinan Anak Organisasi LVRI sesuai tingkatannya  :

a.    Bertugas melaksanakan Program Kerja dan Keputusan Musyawarah Anak Organisasi.
b.    Bertanggung jawab kepada Musyawarah Anak Organisasi dan Dewan Pimpinan  LVRI sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 20
Badan Pendukung LVRI

Badan Pendukung bertugas dan bertanggung jawab untuk :
a.    Mendayagunakan aset LVRI yang dipercayakan kepadanya.
b.    Mendukung kegiatan operasional LVRI dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 21
Penanggung jawab dihadapan Hukum

Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan LVRI bersama-sama mewakili LVRI dihadapan Hukum.

 

BAB VIII
JABATAN LVRI
Pasal  22
Jabatan  Pengurus LVRI

(1)    Pengurus LVRI pada semua tingkatan organisasi LVRI maupun Anak Organisasi LVRI harus dijabat oleh seorang Veteran Republik Indonesia dan yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) LVRI.
(2)    Pengurus LVRI di Tingkat Pusat dan Daerah, beserta Anak Organisasi dijabat untuk selama-lamanya dua kali masa jabatan, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dipilih kembali.

Pasal 23
Jabatan Rangkap

(1)    Pengurus LVRI dari semua tingkatan organisasi tidak dibenarkan merangkap jabatan sebagai  pengurus atau mewakili suatu partai politik.
(2)    Pengurus LVRI dari semua tingkatan organisasi tidak dibenarkan merangkap sebagai pengurus tingkat dibawahnya, kecuali diperlukan dalam kondisi tidak ada pengganti.
(3)    Pengurus LVRI dari semua tingkatan organisasi tidak dibenarkan merangkap sebagai pengurus/jabatan struktural Anak Organisasi.
(4)    Pengurus LVRI dari semua tingkatan organisasi tidak dibenarkan merangkap sebagai Pengurus Badan Pendukung.
(5)    Jabatan Pembina Badan Pendukung secara ex-officio dijabat oleh Ketua Umum/Daerah/ Cabang, atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Umum/Daerah/Cabang.

BAB  IX
KONGRES, MUSYAWARAH DAN  RAPAT

Pasal 24
Kongres dan Musyawarah

(1)    Kongres/Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang merupakan forum tertinggi disetiap tingkatan organisasi, yang ketentuan pelaksanaan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
(2)    Dalam keadaan Luar Biasa dapat diselenggarakan Kongres/Musyawarah Daerah /Musyawarah Cabang Luar Biasa, yang ketentuan pelaksanaan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
(3)    Ketentuan tentang Musyawarah LVRI berlaku juga bagi Anak Organisasi

Pasal  25
Rapat

(1)    Rapat adalah  pertemuan-pertemuan rutin disetiap tingkatan organisasi, yang ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga

(2)    Jenis Rapat LVRI meliputi :
a.    Rapat Kerja Nasional
b.    Rapat Pimpinan Terbatas
c.    Rapat Pleno
d.    Rapat-rapat Lainnya.

(3)    Khusus untuk Badan Pendukung LVRI, rapat disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan.

 

BAB X
HARI ULANG TAHUN LVRI DAN ATRIBUT

Pasal  26
Hari Veteran Nasional dan HUT LVRI

(1)    Hari Veteran Nasional ditetapkan pada tanggal 10 Agustus.
(2)    Hari Ulang Tahun Legiun Veteran Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 2 Januari, sesuai Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1957 tentang Legiun Veteran Republik Indonesia tanggal 2 April 1957.

Pasal  27
Atribut LVRI

(1)    Atribut LVRI meliputi  :
        a.  Kode Etik Kehormatan (Panca Marga)
        b.  Lambang (Karya Dharma).
        c.  Panji – Panji.
        d.  Himne Veteran R I.
        e.  Mars Veteran R I.
        f.  Pakaian Seragam.
        g.  Tanda Anggota

(2)    Ketentuan atribut LVRI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB  XI
K E K A Y A A N

Pasal  28
Perbendaharaan dan Keuangan

(1)    Kekayaan LVRI diperoleh dari  :
        a.  Bantuan Pemerintah.
        b. Iuran anggota.
        c. Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat.
        d. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi.
        e.  Pendayagunaan aset yang dimiliki.

(2)    Pengurusan perbendaharaan dan keuangan pada tingkat Pusat maupun Daerah/Cabang/ Ranting  disesuaikan dengan kondisi kekayaan yang ada.

Pasal 29
Aset LVRI

Segala aset LVRI yang dimiliki dan diperoleh dari pihak lain secara sah, tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak ketiga kecuali dengan keputusan DPP LVRI.

BAB  XII
P E N U T U P

Pasal  30
Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Kongres dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal  31
Pembubaran LVRI

(1)    Pembubaran LVRI hanya dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang atas usulan Kongres Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu.
(2)    Ketentuan pelaksanaan Kongres Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 32
Hal–hal yang belum diatur

Hal–hal yang  belum diatur dalam Anggaran Dasar ini ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal  33
Mulai Berlakunya Anggaran Dasar

 

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Lampiran  1
Anggaran Dasar


























PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  II
KEPUTUSAN PRESIDEN R.I
NOMOR     :  27 Tahun 2013
TANGGAL  :  12 November 2013

ANGGARAN RUMAH TANGGA
LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

BAB  I
KEANGGOTAAN

Pasal  1
Kategori Keanggotaan
 
Keanggotaan LVRI terdiri dari  :
a.    Anggota Biasa
b.    Anggota Luar Biasa
c.    Anggota Kehormatan
Pasal  2
Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa
 
(1)    Anggota Biasa LVRI adalah Setiap Warga Negara Indonesia yang secara sah telah memperoleh Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
(2)    Anggota Luar Biasa LVRI  adalah perseorangan yang memenuhi kriteria :
a.    Bukan anggota Veteran LVRI.
b.    Berjasa kepada LVRI.
c.    Telah menerima Bintang LVRI.
d.    Bersedia untuk menjadi anggota Luar Biasa LVRI.

Pasal  3
Anggota  Kehormatan

(1)    Anggota Kehormatan LVRI Tingkat Pusat :
a.    Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia    .
b.    Seluruh Menteri Kabinet Republik Indonesia.
c.    Panglima Tentara Nasional Indonesia.
d.    Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
e.    Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Laut dan Udara.

(2)    Anggota Kehormatan LVRI Tingkat Daerah menganut asas Levelering pejabat di daerah masing-masing, analog dengan Anggota Kehormatan Tingkat Pusat.

(3)    Ketentuan mengenai Anggota Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh DPP LVRI

Pasal  4
Kartu Tanda Anggota LVRI

(1)    Setiap anggota LVRI harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) LVRI.
(2)    Bentuk dan isi KTA LVRI ditetapkan oleh DPP LVRI.
(3)    KTA ditanda tangani oleh Ketua DPD.
(4)    Tanggung jawab penyaluran KTA dilakukan oleh DPC dan DPR.
(5)    Setiap Markas Daerah/Markas Cabang/Markas Ranting LVRI wajib memelihara Daftar Anggota, termasuk Anggota Luar Biasa yang berada dalam wilayahnya masing-masing.
(6)    KTA bagi anggota Luar Biasa dikeluarkan oleh DPP LVRI atas usul DPD.

Pasal  5
Hak dan Kewajiban Anggota

(1)    Anggota Veteran Republik Indonesia memiliki Hak dan Kewajiban sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012.
(2)    Selain hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  Anggota Veteran Republik Indonesia memiliki  :

a.    Hak  sebagai anggota biasa LVRI :
1)    Hak memilih dan dipilih menjadi Dewan Pimpinan/Pengurus organisasi LVRI.
2)    Hak mendapat bantuan dan perlakuan yang layak serta adil dari organisasi.

b.    Kewajiban sebagai anggota LVRI :
1)    Menjaga nama baik dan kehormatan organisasi LVRI sesuai dengan Kode Etik Kehormatan Panca Marga.
2)    Menaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) LVRI dan peraturan/keputusan organisasi LVRI.
3)    Ikut dan aktif berusaha memajukan dan mengembangkan organisasi LVRI.
4)    Membayar  iuran organisasi.
5)    Menghadiri Kongres/Musyawarah/Rapat atas undangan dari Dewan Pimpinan LVRI.

(3)    Anggota Luar Biasa mempunyai Hak dan Kewajiban :
a.    Memberikan saran, pendapat maupun pandangan kepada Dewan Pimpinan LVRI.
b.    Membantu memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi LVRI.
c.    Menghadiri Kongres/Musyawarah/Rapat yang diselenggarakan oleh LVRI atas undangan dari Dewan Pimpinan LVRI.

(4)    Anggota Kehormatan mempunyai Hak dan Kewajiban untuk membantu, memajukan serta mengembangkan organisasi LVRI.

Pasal  6
Pemberhentian Anggota LVRI
 
Anggota LVRI dapat diberhentikan sebagai anggota LVRI apabila memenuhi salah satu kriteria atau lebih dari ketentuan dibawah ini  :
a.    Kehilangan Haknya sebagai Veteran Republik Indonesia menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012.
b.    Meninggal dunia. Tanpa kehilangan hak-hak janda/duda atau ahli warisnya sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal  7
Tata Cara pemberhentian dari Keanggotaan LVRI
 
(1)    Usulan pemberhentian keanggotaan LVRI karena melanggar Pasal 6 Ayat 1 setelah mendapatkan putusan Hukum yang tetap dari Pengadilan.
(2)    Surat Keputusan Pemberhentian Keanggotaan LVRI dikeluarkan oleh DPP setelah Surat Keputusan Pencabutan Haknya sebagai Veteran Republik Indonesia dikeluarkan oleh Pemerintah.
(3)    Bagi anggota LVRI yang meninggal dunia, secara otomatis diberhentikan dengan hormat dari keanggotaan LVRI.

Pasal  8
Pemberhentian Pengurus

Pengurus dapat diberhentikan apabila memenuhi salah satu atau lebih ketentuan dibawah ini :
a.    Atas permintaan sendiri.
b.    Merangkap jabatan sebagai Pengurus/ Perwakilan Organisasi Partai Politik.
c.    Melanggar AD/ART LVRI serta peraturan/ keputusan DPP LVRI.
d.    Melakukan perbuatan pidana yang telah mendapatkan putusan Hukum tetap dari Pengadilan, minimal 6 (enam) bulan kurungan.
e.    Melakukan perbuatan tercela.
f.    masa jabatan yang telah habis.
g.    Meninggal dunia.

Pasal  9
Tata Cara Pemberhentian Pengurus
 
(1)    Pemberhentian Pengurus atas permintaan sendiri diatur sebagai berikut :
a.    Permintaan tertulis ditujukan kepada Dewan Pimpinan secara berjenjang.
b.    Keputusan pemberhentian dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan satu tingkat diatasnya.
(2)    Pemberhentian Pengurus yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diusulkan oleh Dewan Pimpinannya dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan satu tingkat diatasnya.
(3)    Pemberhentian Pengurus Anak Organisasi yang memenuhi salah satu atau lebih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur oleh DPP/DPD/ sesuai kedudukannya masing-masing pada tingkat organisasi LVRI.
(4)    Sebelum dilaksanakan pemberhentian pengu-rus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, huruf c dan huruf e, kepada pengurus yang bersangkutan diberikan teguran secara lisan/tertulis sebanyak – banyaknya 3 (tiga) kali, dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan dengan maksud memberi kesempatan memperbaiki diri.
(5)    Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas tidak ditaati, maka kepada pengurus yang bersangkutan diberikan Tindakan Peringatan untuk mengundurkan diri secara sukarela dari kepengurusan LVRI.
(6)    Apabila Tindakan Peringatan masih diabaikan, maka kepada pengurus yang bersangkutan dilakukan Pemberhentian Sementara dari kepengurusan LVRI oleh Ketua sesuai tingkatan organisasi.
(7)    Bagi Ketua Dewan Pimpinan LVRI yang melakukan pelanggaran maka tindakan pemberhentian melalui mekanisme Kongres/Musyawarah Luar Biasa pada tingkatan masing-masing.




Pasal  10
Pembelaan Diri Atas Tindakan Pemberhentian

 
(1)    Pengurus yang menerima Keputusan Pemberhentian sebagai Pengurus Dewan Pimpinan dapat mengajukan pembelaan melalui Dewan Kehormatan.
(2)    Bagi Ketua Dewan Pimpinan LVRI, mekanisme pembelaan diri dilakukan melalui Kongres/ Musyawarah Luar Biasa.


BAB  II
ORGANISASI

Pasal  11
Persyaratan Pembentukan Organisasi LVRI
di Daerah


(1)    Persyaratan Umum :
a.    Adanya anggota LVRI yang berdomisili di suatu daerah.

b.    Disetiap Kecamatan hanya ada 1 Markas Ranting, di setiap Kabupaten/Kota hanya ada 1 (satu) Markas Cabang dan setiap Provinsi hanya ada 1 (satu) Markas Daerah.

(2)    Persyaratan Khusus :
a.    Organisasi tingkat Ranting dapat dibentuk apabila terdapat minimal 4 (empat) orang Veteran Republik Indonesia di Kecamatan.
b.    Apabila di Kecamatan terdapat jejak perjuangan fisik bersenjata melawan penjajah/kekuatan asing, dengan minimal 1 (satu) orang Veteran Republik Indonesia maka Organisasi tingkat Ranting dapat dibentuk.
c.    Apabila dalam satu Kabupaten/Kota ada dua atau lebih Ranting dapat dibentuk tingkat Cabang dan apabila dalam satu Provinsi terdapat dua atau lebih Organisasi tingkat Cabang dapat dibentuk Organisasi tingkat Daerah.
d.    Apabila dalam satu Provinsi hanya ada satu Cabang/Ranting maka dapat dibentuk Cabang Berdiri Sendiri (Cabang BS)/Ranting Berdiri Sendiri (Ranting BS).
e.    Anggota LVRI yang berdomisili di komplek/asrama/kesatrian dapat membentuk organisasi Veteran Republik Indonesia :
1)    Untuk tingkat  Ranting dengan kekuatan maksimal 50 (lima puluh) orang dengan sebutan Ranting Khusus.
2)    Untuk tingkat Cabang kekuatan di atas 50 (lima puluh) orang dengan sebutan Cabang  Khusus.
3)    Ranting Khusus dibawah DPC dan Cabang Khusus di bawah DPD.
f.    Ranting BS dibawah DPD dan Cabang BS langsung di bawah DPP.

Pasal 12
Penghapusan/Penggabungan/
Pemekaran Organisasi

(1)    Penghapusan/Penggabungan Organisasi tingkat DPD/DPC/DPR hanya dapat dilaksanakan apabila :
a.    Tidak ada lagi personel Veteran di tempat/di daerah tersebut.
b.    Terjadi penggabungan antara dua atau lebih daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)    Pelaksanaan penghapusan/penggabungan seba-gaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut  :
a.    Penghapusan DPR/DPC diusulkan oleh Dewan Pimpinan setingkat diatasnya secara berjenjang diputuskan oleh DPP LVRI.
b.    Penghapusan DPD sepenuhnya diatur oleh DPP LVRI.

(3)    Pemekaran Organisasi tingkat DPD/DPC/DPR hanya dapat dilaksanakan apabila :
a.    Terjadi Pemekaran Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b.    Memenuhi persyaratan pembentukan organisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
c.    Disetujui oleh Dewan Pimpinan LVRI  dari Daerah yang dimekarkan.
(4)    Pelaksanaan pemekaran organisasi sebagai-mana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut :

a.    Pemekaran DPC/DPR diusulkan oleh Dewan Pimpinan dari Daerah yang dimekarkan kepada Dewan Pimpinan LVRI setingkat diatasnya secara berjenjang diputuskan oleh DPP.
b. Pemekaran DPD sepenuhnya diatur oleh DPP.


Pasal 13
Penyusunan dan Pelantikan Dewan Pimpinan

(1)    Dewan Pimpinan disusun oleh Ketua Umum/Ketua Daerah/ Ketua Cabang/Ketua Ranting terpilih.
(2)    DPP dilantik oleh Presiden Republik Indonesia.
(3)    DPD/DPC/DPR dilantik oleh Ketua Dewan Pimpinan Organisasi setingkat lebih tinggi atau yang mewakili.


Pasal 14
Tugas, Tanggung  Jawab dan Wewenang
Dewan Pimpinan

(1)    Dewan Pimpinan LVRI mempunyai tugas,  tanggung jawab dan wewenang :
a.    Memimpin organisasi, melaksanakan segala Keputusan Kongres/Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang dan petunjuk organisasi diatasnya.
b.    Menetapkan Program Kerja dan Anggaran Tahunan tingkat organisasinya.
c.    Menyusun Pedoman Pelaksanaan Program Kerja untuk Dewan Pimpinan LVRI setingkat dibawahnya dan Anak Organisasi.
d.    Mengesahkan susunan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan LVRI tingkat dibawahnya dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan LVRI berdasarkan hasil Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang yang bersangkutan.
e.    Mengesahkan susunan Pimpinan Anak Organisasi setingkat berdasarkan hasil Musyawarah  Anak Organisasi tersebut.
f.    Menolak/membatalkan susunan Pimpinan Anak Organisasi setingkat yang tidak sesuai dengan AD/ART LVRI.
g.    Membuat laporan kemajuan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Pimpinan diatasnya.
h.    Membuat laporan pertanggungjawaban akhir masa tugas kepada Kongres/Musyawarah.
i.    Menyelenggarakan Kongres / Musyawarah Kerja Nasional/Musyawarh Daerah/ Musyawarah Cabang.

(2)    DPR LVRI mempunyai tugas, tanggung jawab  dan wewenang  :
a.    Memimpin organisasi,  melaksanakan segala keputusan Rapat Ranting dan keputusan Pimpinan organisasi diatasnya.
b.    Membuat laporan kemajuan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Pimpinan diatasnya.
c.    Melaporkan pertanggungjawaban kepada Rapat Ranting pada akhir masa pengabdian-nya.
Pasal  15
Susunan Dewan Pertimbangan

(1)    Dewan pertimbangan terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota yang diangkat oleh Ketua  DPP/DPD/DPC LVRI.
(2)    Dewan pertimbangan terdiri dari Veteran Republik Indonesia Senior, yaitu Veteran Republik Indonesia, yang antara lain telah berjasa dalam memajukan organisasi/pernah menjadi pengurus, memiliki jiwa dan semangat juang, konsisten melaksanakan  Panca Marga, belum pernah dihukum dan sedapat mungkin lebih tua dalam umur atau dituakan.
(3)    Anggota Dewan Pertimbangan tidak merang-kap jabatan anggota Dewan Pimpinan.
(4)    Dewan Pertimbangan Pusat dilantik oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal 16
Tugas, Tanggung Jawab
dan Wewenang Dewan Pertimbangan

Dewan Pertimbangan mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang  :
a.    Memberikan saran dan pertimbangan kepada Dewan Pimpinan LVRI dalam melaksanakan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Kongres/Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang.

b.    Memberikan tanggapan/masukan kepada Dewan Pimpinan LVRI dalam melaksanakan tugasnya dan dalam menghadapi masalah nasional.


Pasal  17
Pembentukan dan Susunan
Dewan Kehormatan, Tim Tanda Penghargaan, Tim Ahli DPP LVRI.

Ketentuan tentang pembentukan dan susunan Dewan Kehormatan, Tim Tanda Penghargaan, Tim Ahli DPP LVRI diatur lebih lanjut dalam aturan organisasi.



Pasal 18
Bendahara

(1)    Bendahara LVRI  adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi LVRI dibidang pengelolaan Per- bendaharaan
(2)    Bendahara dipimpin oleh Bendahara selanjutnya disebut  Bendahara LVRI.

Pasal 19
Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara


(1)    Bendahara mempunyai wewenang ordonansi dan sebagai pemegang wewenang komptabel.
(2)    Tugas dan tanggung jawab Bendahara diatur lebih lanjut dalam aturan organisasi.

Pasal 20
Bantuan Hukum

(1)    Bantuan Hukum (Bankum) adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Hukum LVRI .
(2)    Bankum dipimpin oleh Kepala Bankum selanjutnya disebut Kabankum
Pasal 21
Tugas dan Tanggung Jawab Bankum

(1)    Bankum LVRI mempunyai tugas dan tanggung jawab :
a.    Melaksanakan penyelesaian masalah Hukum LVRI baik didalam maupun diluar pengadilan.
b.    Memberikan nasihat hukum kepada anggota LVRI.
(2)    Tugas dan tanggung jawab Bankum diatur lebih lanjut dalam aturan organisasi.


Pasal 22
Hubungan Masyarakat

(1)    Hubungan Masyarakat (Humas) adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi terkait Kehumasan LVRI.
(2)    Humas  dipimpin oleh Kepala Humas selanjut-nya disebut Kahumas.


Pasal 23
Tugas dan Tanggung Jawab Humas

(1)    Humas LVRI mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan citra positip LVRI dengan upaya mempublikasikan visi, misi, peran dan informasi yang maksimal optimal agar masyarakat memahami tentang Veteran Republik Indonesia.
(2)    Tugas dan tanggung jawab Humas diatur lebih lanjut dalam aturan organisasi.


Pasal 24
Pembentukan dan Susunan Anak Organisasi
 
(1)    Anak Organisasi Tingkat Pusat dibentuk dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat LVRI sebagai pelaksana kebijakan khusus LVRI.
(2)    Anak Organisasi Tingkat Daerah dibentuk oleh Pengurus Anak Organisasi  Tingkat Pusat  dan disahkan oleh DPD  LVRI sebagai pelaksana kebijakan khusus LVRI.
(3)    Susunan Pengurus disesuaikan dengan kebutuhan Anak Organisasi minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
(4)    Anak organisasi hanya beranggotakan anggota LVRI yang memiliki Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.


Pasal 25
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
Anak Organisasi

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Anak Organisasi :
a.    Menjalankan roda organisasi sesuai dengan AD/ART masing-masing dan melaporkan secara periodik perkembangan organisasi kepada DPP LVRI.
b.    Melaksanakan segala program kerja yang diamanatkan sesuai keputusan Musyawarah Kerja.
c.    Memelihara kerukunan dan persatuan diantara para anggota.
d.    Pengurus yang diwakili oleh Ketua bersama Sekretaris mewakili organisasi didalam dan diluar pengadilan.
e.    Melaksanakan Musyawarah Kerja setiap 5 (lima) tahun sekali.
f.    Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh DPP LVRI.
g.    Menyalurkan saran dan pendapat melalui Dewan Pimpinan LVRI.
h.    Anak Organisasi wajib menaati segala keputusan dan ketentuan Dewan Pimpinan LVRI, sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

Pasal  26
Pembentukan dan Susunan Badan Pendukung
 
(1)    LVRI membentuk  Badan Pendukung LVRI di tingkat Pusat, Daerah dan Cabang, dalam bentuk Yayasan sebagai pengelola aset/ kegiatan usaha LVRI.
(2)    Ketua Pembina Yayasan secara ex-officio dijabat oleh Ketua Umum DPP/Ketua DPD/Ketua DPC.
(3)    Ketua Umum DPP/Ketua DPD/Ketua DPC dapat menunjuk pengurus DPP/DPD/DPC untuk menjadi Pembina dan Pengawas Badan Pendukung.
(4)    Dalam menyusun Organisasi Yayasan di Daerah/Cabang harus mendapat persetujuan Dewan Pimpinan LVRI setingkat di atasnya.
(5)    Pembina dan Pengawas Badan Pendukung yang ditunjuk bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan LVRI sesuai tingkatannya.
(6)    Pengurus Yayasan, diawaki oleh profesional dan tidak harus Veteran, kecuali jabatan Ketua  dan bertanggung jawab kepada Pembina.


Pasal 27
Tugas dan Tanggung Jawab Badan Pendukung

(1)    Badan Pendukung melakukan tugas men-dukung kegiatan organisasi LVRI.
(2)    Badan Pendukung wajib menaati segala keputusan Dewan Pimpinan LVRI selaku Dewan Pembina sesuai dengan tingkatannya masing-masing.
(3)    Tugas dan tanggung jawab Badan Pendukung diatur lebih lanjut dalam aturan organisasi.

Pasal  28
Susunan Dewan Pimpinan


(1)    Susunan DPP terdiri dari :
a.    Ketua Umum;
b.    Beberapa Wakil Ketua Umum;
c.    Sekretaris Jenderal;
d.    Wakil Sekretaris Jenderal;
e.    Beberapa Kepala Departemen;
f.    Beberapa Kepala Biro;
g.    Bendahara;
h.    Humas;
i.    Bankum;
j.    Dewan Kehormatan;
k.    Tim Ahli;
l.    Tim Tanda Penghargaan.

(2)    Susunan Dewan Pertimbangan Pusat/Daerah/ Cabang terdiri dari :
a.    Ketua;
b.    Sekretaris;
c.    Anggota.

(3)    Susunan DPD terdiri dari :
a.    Ketua;
b.    Beberapa Wakil Ketua;
c.    Sekretaris;
d.    Bendahara;
e.    Beberapa Kepala Biro;
f.     Beberapa Kepala Bagian;
g.    Humas.

(4)    Susunan DPC terdiri dari:
a.    Ketua;
b.    Wakil Ketua;
c.    Sekretaris;
d.    Bendahara;
e.    Beberapa Kepala Bagian.

(5)    Susunan DPR terdiri dari:
a.    Ketua;
b.    Sekretaris;
c.    Bendahara;
d.    Beberapa Kepala Seksi;


BAB III
KONGRES, MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 29
K o n g r e s


(1)    Kongres merupakan Forum tertinggi ditingkat Nasional.
(2)    Kongres diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh DPP LVRI.
(3)    Ketentuan lebih lanjut mengenai Kongres  diatur dalam aturan organisasi.


Pasal 30
Kongres Luar Biasa

(1)    Kongres Luar Biasa adalah Kongres yang diadakan karena adanya situasi dan kondisi yang luar biasa, antara lain :
a.    Pembubaran Organisasi LVRI;
b.    Pelanggaran AD/ART;
c.    Penyalahgunaan keuangan/aset LVRI.
(2)    Kongres Luar Biasa untuk masalah sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) huruf a diadakan oleh DPP LVRI.
(3)    Kongres Luar Biasa untuk masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diadakan atas usul minimal 2/3 dari jumlah DPD LVRI.
(4)    Ketentuan lebih lanjut mengenai Kongres Luar Biasa diatur dalam aturan organisasi.

Pasal 31
Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang

(1)    Musyawarah Daerah / Musyawarah Cabang merupakan Forum tertinggi di tingkat masing-masing.
(2)    Musyawarah Daerah / Musyawarah Cabang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh DPD/DPC.
(3)    Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Daerah / Musyawarah Cabang diatur dalam aturan organisasi.


Pasal 32
Musyawarah Anak Organisasi

Ketentuan-ketentuan Musyawarah Anak Organi-sasi disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Kongres/Musyawarah LVRI.


Pasal 33
Musyawarah Kerja Nasional dan Rapat

(1)    Ketentuan mengenai Musyawarah Kerja Nasional sebagai berikut :
a.    Musyawarah Kerja Nasional adalah rapat Pimpinan yang merupakan Forum untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja dan persiapan Kongres yang akan datang.
b.    Musyawarah Kerja Nasional dilaksanakan oleh DPP LVRI pada tahun ke-3 (tiga) periode kepengurusannya.
c.    Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Kerja Nasional diatur dalam aturan organisasi.

(2)    Ketentuan mengenai Rapat-Rapat DPP, sebagai berikut :
a.    Jenis Rapat:
1)    Rapat Pimpinan
2)    Rapat Pleno
3)    Rapat Rutin
b.    Waktu Pelaksanaan
1)    Rapat Pimpinan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, minimal se-bulan sekali.
2)    Rapat Pleno dilaksanakan setiap hari Senin.
3)    Rapat Rutin dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
c.    Peserta
1)    Rapat Pimpinan dihadiri oleh Ketua Umum, Para Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
2)    Rapat Pleno dihadiri oleh seluruh anggota DPP dan Undangan.
3)    Rapat Rutin dihadiri oleh unsur-unsur yang terkait.

(3) Ketentuan mengenai Rapat Rapat DPD/DPC /DPR, sebagai berikut :
a.    Rapat-Rapat di DPD menyesuaikan dengan rapat-rapat di DPP.
b.    Rapat-Rapat di DPC/DPR hanya ada Rapat Pengurus dan Rapat Rutin.
1)    Rapat Pengurus dihadiri oleh seluruh pengurus dan dilaksanakan minimal sebulan sekali;
2)    Rapat Rutin dihadiri oleh unsur-unsur yang terkait dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(4)    Rapat Dewan Pertimbangan Pusat/Dewan Pertimbangan Daerah/Dewan Pertimbangan Cabang, hanya melaksanakan Rapat Pleno yang diadakan minimal sebulan sekali.

(5)    Rapat Anak Organisasi/Badan Pendukung Menyesuaikan dengan ketentuan AD/ART masing-masing.



BAB  IV
ATRIBUT LVRI

Pasal 34
Kode Etik Kehormatan

(1)    Kode Etik Kehormatan Veteran Republik Indonesia adalah “PANCA MARGA” sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Anggaran Rumah Tangga.
(2)    Kode Etik Kehormatan Veteran Republik Indonesia digunakan sebagai pedoman hidup Veteran Republik Indonesia.
(3)    Kode Etik Kehormatan Veteran Republik Indonesia diucapkan setiap memperingati Hari Veteran tanggal 10 Agustus dan Hari Ulang Tahun LVRI tanggal 2 Januari, serta Hari-hari Besar Nasional lainnya.

Pasal 35
Lambang LVRI
 
(1)    Lambang LVRI disebut “KARYA DHARMA” sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Anggaran Rumah Tangga.   
(2)    Lambang LVRI Karya Dharma dipakai dalam Panji-panji LVRI, pakaian seragam LVRI dan tanda-tanda lainnya yang resmi dari LVRI.
(3)    Ketentuan mengenai Penggunaan Lambang LVRI diatur lebih lanjut dalam aturan organisasi LVRI.

Pasal 36
Panji-panji LVRI

(1)    Panji-panji LVRI mempunyai bentuk serta ukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Anggaran Rumah Tangga.  
(2)    Panji-panji LVRI berada di Markas DPP/DPD /DPC LVRI.
(3)    Panji-panji LVRI digunakan pada saat upacara resmi dan upacara lainnya sesuai petunjuk DPP LVRI.
Pasal 37
Lencana LVRI
 
Lencana LVRI terbuat dari bahan logam berwarna emas serta berukuran garis tengah 17 mm dengan figur lambang Karya Dharma.

Pasal  38
Hymne dan Mars Veteran Republik Indonesia
 
(1)    Himne dan Mars Veteran Republik Indonesia dapat dinyanyikan secara tunggal atau bersama-sama pada waktu upacara atau lain-lain acara yang ditetapkan oleh DPP LVRI.
(2)    Teks Himne dan Mars sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 dan lampiran 5 Anggaran Rumah Tangga.


Pasal 39
Pakaian Seragam LVRI
 
(1)    Pakaian seragam LVRI ditetapkan dengan keputusan Menteri Partahanan atas usul Kongres.
(2)    Dalam hal belum ada Keputusan Menteri Pertahanan, DPP LVRI dapat menetapkan petunjuk sementara.



BAB  V
KEKAYAAN

Pasal 40
Iuran Anggota
 
(1)    Iuran anggota digunakan untuk mendukung pembiayaan organisasi disamping bantuan dari Pemerintah.

(2)    Besar uang iuran dan tata cara pengumpulan-nya ditetapkan oleh DPC/DPR setempat.

(3)    Iuran dipergunakan bagi pemeliharaan organisasi dengan pembagian sebagai berikut :
a.    Untuk Ranting    –  50 % (lima puluh persen).
b.    Untuk Cabang    –  30 % (tiga puluh persen).
c.    Untuk Daerah    –  20 % (dua puluh persen).

Pasal 41
Uang Sumbangan
 
(1)    LVRI dapat menerima sumbangan berupa uang, yang sifatnya tidak mengikat.
(2)    Badan Usaha yang menggunakan nama Veteran Republik Indonesia diwajibkan untuk menyumbangkan sebagian dari hasil usahanya kepada DPP LVRI.
(3)    Ketentuan lebih lanjut mengenai uang sumbangan diatur dalam aturan organisasi.

Pasal 42
Pengurusan Keuangan dan Aset
 
(1)    Pengurusan keuangan dan aset LVRI dilaksanakan berdasarkan prinsip pengelolaan terbuka dengan petunjuk yang ditetapkan DPP LVRI.
(2)    Pengurusan keuangan dan aset LVRI dilaksanakan dengan berpedoman Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
(3)    Demi pengamanan, seluruh aset milik LVRI di pusat dan di daerah, kepengurusannya dikendalikan  oleh DPP LVRI.
(4)    Aset LVRI di pusat maupun di daerah tidak dibenarkan untuk dipindahtangankan kepada pihak ketiga, baik dalam bentuk dijual, dikontrakkan, disewakan maupun dikerjasamakan tanpa sepengetahuan DPP LVRI.

BAB   VI
HUBUNGAN DALAM DAN LUAR NEGERI

Pasal 43
Hubungan Dalam Negeri
 
(1)    Dalam rangka pertahanan dan keamanan rakyat semesta, LVRI sebagai Komponen Pendukung menjalin kerjasama dengan Kementerian Pertahanan dan TNI/POLRI.
(2)    Dalam rangka usaha peningkatan kegiatan dan kesejahteraan anggota serta pewarisan nilai-nilai kejuangan ‘45, LVRI menjalin kerjasama dengan Kementerian, Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya.

Pasal 44
Hubungan dengan Organisasi Kemasyarakatan
 
Dalam rangka membina persatuan dan kesatuan bangsa serta pewarisan nilai-nilai Kejuangan ‘45, LVRI menjalin hubungan kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Pasal 45
Hubungan Luar Negeri

(1)    LVRI menjadi anggota World Veterans Federation (WVF) dan Veterans Confederation Of Asean Countries (VECONAC).
(2)    LVRI membina hubungan dengan organisasi-organisasi  Veteran Negara lain secara bilateral.

BAB VII
PENGGUNAAN NAMA DAN LAMBANG,
PEJABAT ANTAR WAKTU, PELANTIKAN
DAN SERAH TERIMA

Pasal 46
Penggunaan Nama dan Lambang
 
(1)    Penggunaan nama Veteran Republik Indonesia dan Lambang Karya Dharma Veteran Republik Indonesia menurut pengertian dan semangat Undang-undang Nomor 15 tahun 2012 untuk kepentingan apapun, oleh sesuatu organisasi, badan hukum, badan usaha maupun perseorangan hanya dibenarkan dengan sepengetahuan, seizin dan keputusan DPP LVRI.
(2)    Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal Ayat (1), dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


BAB VIII
P E N U T U  P


Pasal   47
Hal–hal yang belum diatur
 
Hal – hal yang belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut oleh DPP LVRI.



Pasal  48
Masa Berlaku
 
Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.































Lampiran  1
Anggaran Rumah Tangga

KODE ETIK
KEHORMATAN VETERAN REPUBLIK INDONESIA
Kode Etik Kehormatan Veteran Republik Indonesia adalah “PANCA MARGA” yang berbunyi sebagai berikut:
1.    Kami Veteran Republik Indonesia adalah Warga Negara Republik Indonesia yang senantiasa siap sedia menjadi Penegak dan Pembela Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 yang berdasarkan Pancasila.
2.    Kami Veteran Republik Indonesia adalah Patriot Pencinta Tanah Air, Bangsa, dan Bahasa Indonesia sesuai dengan Sumpah Pemuda.
3.    Kami Veteran Republik Indonesia memiliki sifat-sifat kesatria, jujur dan menepati janji.
4.    Kami Veteran Republik Indonesia memiliki disiplin yang hidup. Taat kepada organisasi, Undang-Undang Negara dan selalu memegang teguh rahasia Negara.
5.    Kami Veteran Republik Indonesia adalah manusia teladan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan semua kewajiban dan tanggung jawab.
Lampiran  2
Anggaran Rumah Tangga

LAMBANG LVRI

Lambang LVRI disebut “KARYA DHARMA” yang isi bentuknya disusun sebagai berikut  :

1.    Bintang bersudut 5 (lima), warna kuning emas, dilingkari oleh setangkai padi berjumlah 22 (dua puluh dua) biji disebelah kiri dan setangkai bunga kapas berdaun 12 (dua belas) buah disebelah kanan.
2.    Pada tangkai bawah dari gambar padi dan kaps berdaun terdapat pita berwarna coklat yang mengikat kedua tangkai tersebut.
3.    Di dalam pita coklat tersebut terdapat tulisan yang berbunyi “KARYA DHARMA” yang seluruhnya ditulis dengan huruf cetak berwarna kuning emas.
4.    Bintang emas bersudut lima, mengandung makna cita-cita luhur dan keadilan.
5.    Karya Dharma mengandung arti perjuangan yang terus menerus, jujur, dan kebaktian yang ikhlas.



6.    Setangkai padi berwarna kuning emas dan setangkai kapas berwarna putih berdaun hijau yang diikat dengan pita coklat, mengandung makna kesungguhan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan yang merata.
7.    22 (dua puluh 2) biji padi dan 12 (dua belas) bunga kapas berdaun adalah angka-angka dimulainya Kongres ke-I LVRI yaitu tanggal 22 Desember 1956.


















Lampiran 3
Anggaran Rumah Tangga

PANJI-PANJI LVRI

Panji-panji LVRI mempunyai bentuk serta ukuran sebagai berikut :

1.    Bentuk persegi panjang dengan ukuran lebar 78 cm, panjang 117 cm dengan warna kuning emas.

2.    Di tengah-tengah terletak gambar lambang Karya Dharma dengan ukuran sebagai berikut :

a.    Bintang bersudut lima warna kuning emas dengan garis tengah berukuran 42 cm, dilingkari oleh biji padi sebanyak 22 (dua puluh dua) dan bunga kapas berdaun sebanyak 12 (dua belas) buah.
b.    Pada tangkai bawah dari gambar padi dan kapas berdaun terdapat pita coklat yang mengikat kedua tangkai tersebut berukuran lebar 8 cm.
c.    Di dalam pita coklat tersebut terdapat tulisan yang berbunyi “KARYA DHARMA” seluruhnya ditulis dengan huruf cetak berwarna kuning emas tebal 2 cm, tinggi 4 cm.

3.    Di tepi diberi kuncir-kuncir (jumbai) yang me-ngelilingi seluruh tepi panji  dengan  panjang 6 cm dan berwarna kuning emas.

4.    Panji-panji diikat pada sebuah tongkat yang berukuran panjang 250 cm, garis tengah 4 cm, dan ujungnya diberi bintang bersudut lima dari logam dengan garis tengah 15 cm ditengah-tengah tebal 5 cm, pada kelima ujung bintang berbentuk tajam dan berwarna kuning emas.








BERITA UTAMA

berita tahun 2017


Pada tanggal 2 Januari 2018 adalah HUT ke 61 Legiun Veteran Republik Indonesia dan Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia akan mengusunkan…

berita tahun 2016


Sambutan Ketua Umum DPP-LVRI dalam rangka peringatan HUT LVRI pada 2 Januari 2017 yang akan datang     SERBA SERBI PERINGATAN HARI PAHLAWAN…

berita 2015


  DEWAN PIMPINAN PUSAT LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA  BESERTA STAF MENGUCAPKAN : "SELAMAT NATAL 25 DESEMBER 2015" SEMOGA MASYARAKAT DUNIA…

hut tni 2015


ACARA HUT TNI KE 70 DI DERMAGA PELABUHAN INDAH KIAT CILEGON-BANTEN, 5 OKTOBER 2015    Presiden Joko Widodo didampingi Pangkostrad Letjen TNI…

hari veteran nasional


    INTI SAMBUTAN KETUA UMUM DPP-LVRI pada Acara Puncak Hari Veteran Nasional Selasa 11 Agustus 2015 Ketua Umum DPP Legiun  Veteran Republik…

Anda adalah Pengunjung Ke: