LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Struktur Organisasi LVRI Per- 2012-2017 & Tugas2 Per Departemen

Ref. Lampiran 1

KEPUTUSAN PRESIDEN RI NOMOR 27 TAHUN 2013 : Tentang ANGGARAN DASAR LVRI

struktur-organisasi_edit_ok

K E P U T U S A N
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : KEP- 32 /MBLV/X/05/2013

TENTANG
ORGANISASI DAN TUGAS
DEWAN PIMPINAN PUSAT
DAN
DEWAN PERTIMBANGAN PUSAT
LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

Bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil kinerja Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia dipandang perlu untuk menetapkan uraian rincian Tugas Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pertimbangan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia.

Mengingat :

1. Undang - Undang No. 15 tahun. 2012, tentang Veteran RI.
2. Kepres RI No. 103 Tahun 1957, tentang Legiun Veteran RI.
3. Keputusan Kongres X Legiun Veteran Republik Indonesia No. 05/KEP /KONGRES/2012 tentang Penyerahan Wewenang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia. kepada DPP LVRI masa bakti 2012 - 2017.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran RI Masa Bakti 2012 - 2017.
5. Keputusan Presiden RI No. 26/M, Tahun 2013 mengenai pengesahan pemberhentian dengan hormat sebagai anggota Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pertimbangan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia masa bakti 2007 – 2012 serta pengesahan sebagai anggota Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pertimbangan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia masa bakti 2012 – 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Keputusan DPP LVRI tentang Organisasi dan Tugas Dewan Pimpinan Pusat serta Dewan Pertimbangan Pusat LVRI, masa bakti 2012 – 2017.

Pasal 1

Organisasi dan Tugas Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pertimbangan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan terdahulu yang bertentangan/tidak sesuai dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di   :      J a k a r t a
Pada tanggal   :   29   Mei    2013
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA
KETUA UMUM
t.t.d

RAIS ABIN
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)
NPV. 21.067.284

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DPP LVRI

NOMOR : KEP- 32/MBLV/X/05/2013

TANGGAL : 29 MEI 2013

DEWAN PIMPINAN PUSAT DAN DEWAN PERTIMBANGAN PUSAT LVRI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
D a s a r

a. Undang – Undang No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.
b. Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 1957 tentang Legiun Veteran Republik Indonesia.
c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia, Masa Bakti 2012 - 2017.
d. Keputusan Presiden RI No.26/M Tahun 2013 mengenai pengesahan pemberhentian dengan hormat sebagai anggota Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pertimbangan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia masa bakti 2007 – 2012 serta Pengesahan sebagai anggota Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pertimbangan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia masa bakti 2012 – 2017.

Pasal 2
Pengertian

(1) Veteran Republik Indonesia disingkat Veteran RI adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2012 dan peraturan-peraturan yang dikeluar-kan kemudian serta telah mendapat-kan pengangkatan dan Nomor Pokok Veteran (NPV) dengan Surat Keputusan dari Menteri yang ditugaskan untuk itu.
(2) Legiun Veteran Republik Indonesia disingkat LVRI berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 merupakan satu – satunya wadah dan sarana perjuangan bagi segenap Veteran Republik Indonesia.

Pasal 3
Maksud dan Tujuan

(1) Ketentuan-ketentuan tentang Organisasi dan Tugas dalam Keputusan ini dimaksud untuk digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam penentuan kegiatan-kegiatan yang meliputi :
     a. Penentuan susunan organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia.
     b. Penentuan susunan organisasi Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia dengan          pembagian tugas kewajiban, wewenang, tanggung jawab, hubungan dan tata cara yang diarahkan untuk          meningkatkan daya dan hasil guna organisasi dalam ikut serta menyukseskan pewarisan nilai-nilai             Kejuangan 45.

(2)   LVRI adalah wahana Veteran RI dari Pusat sampai Daerah–Daerah yang bertujuan membina para Veteran RI agar :
a.   Tetap senantiasa siap sedia menjadi penegak dan pembela Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
b.   Tetap menjadikan dirinya masing – masing sebagai kekuatan moral Bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi Panca Marga sebagai Kode Kehormatan Veteran RI.

BAB II
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia selanjutnya disingkat dan disebut DPP LVRI adalah Badan Pelaksana Hasil Kongres LVRI yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP LVRI.

Pasal 5

DPP LVRI merupakan Pimpinan Harian yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 31 (tiga puluh satu) orang yang dipilih dan disusun oleh Ketum DPP LVRI

Pasal 6

DPP LVRI merupakan Pimpinan kolektif dengan menjunjung tinggi kebersamaan dalam mengam-bil keputusan

Pasal 7

DPP LVRI bertugas melaksanakan program kerja dan segala keputusan Kongres LVRI serta bertanggung jawab kepada Kongres LVRI.

BAB III
KETUA UMUM

Pasal 8
Kedudukan

Ketua Umum DPP LVRI selanjutnya disingkat dan disebut Ketum DPP LVRI adalah Pelaksana Hasil Kongres LVRI bertanggungjawab kepada Kongres LVRI.

Pasal 9
Tugas Pokok

Ketum DPP LVRI mempunyai Tugas Pokok untuk memimpin DPP LVRI dalam melaksanakan seluruh Keputusan Kongres LVRI

Pasal 10
F u n g s i

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Ketum DPP LVRI menyelenggarakan fungsi :
1.   Pembinaan
2.   Koordinasi
3.   Pengawasan

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11
Struktur Organisasi

Struktur Organisasi LVRI terdiri atas :

1.   Struktural Tetap
      a.   Dewan Pimpinan.
      b.   Dewan Pertimbangan.
      c.   Anak Organisasi.
      d.   Badan Pendukung.

2.   Struktural Tidak Tetap (Adhoc)
      a.   Dewan Kehormatan DPP LVRI
      b.   Tim Tanda Penghargaan LVRI
      c.   Tim Ahli

3.   Non Struktural
      a. PIVERI
      b. PPM

Pasal 12
Susunan Organisasi

DPP LVRI terdiri dari :
1.   Ketua Umum
2.   Wakil Ketua Umum I dan II
3.   Sekretariat Jenderal
4.   Departemen Kejuangan
5.   Departemen Hubungan Antar Lembaga
6.   Departemen Organisasi
7.   Departemen Kesejahteraan
8.   Departemen Perencanaan Umum dan Anggaran
9.   Departemen Validasi
10.   Bendahara
11.   Bantuan Hukum
12.   Hubungan Masyarakat

BAB V
WAKIL KETUA UMUM

Pasal 13
Kedudukan

Wakil Ketua Umum I dan II selanjutnya disingkat dan disebut Waketum I dan II adalah unsur pembantu utama Ketum DPP LVRI yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketum DPP LVRI.

Pasal 14
T u g a s

1. Waketum I mempunyai Tugas :
     a. Membantu Ketum DPP LVRI dalam memimpin dan melaksanakan tugas DPP LVRI dibidang Kejuangan, Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi.
     b. Mewakili Ketum DPP LVRI bila Ketum DPP LVRI berhalangan.
     c.   Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai petunjuk Ketum DPP LVRI.

2. Waketum II mempunyai Tugas :
     a. Membantu Ketum DPP LVRI dalam memimpin dan melaksanakan tugas DPP LVRI dibidang sejahteraan,   Perencanaan Umum dan Anggaran serta Validasi.
     b. Mewakili Ketum DPP LVRI bila Ketum DPP LVRI berhalangan.
     c. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai petunjuk Ketum DPP LVRI.

Pasal 15
Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14 Waketum I dan II menyelenggarakan fungsi :
1.   Pembinaan
2.   Koordinasi
3.   Pengawasan

BAB VI
SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 16
Kedudukan

1. Sekretariat Jenderal selanjutnya disingkat dan disebut Setjen adalah unsur pembantu utama Ketum DPP LVRI yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketum DPP LVRI.
2. Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal selanjutnya disingkat dan disebut Sekjen.

Pasal 17
T u g a s

Sekjen mempunyai tugas :
1.   Mengkoordinir seluruh kegiatan Staf DPP LVRI.
2.   Melakukan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan DPP LVRI.
3.   Mengatur agenda dan materi rapat-rapat DPP LVRI.
4.   Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai petunjuk Ketum/Waketum DPP LVRI.

Pasal 18
F u n g s i

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di-maksud pada pasal 17, Sekjen menyelenggara- kan fungsi :
1.    Pembinaan
2.   Koordinasi
3.   Pengawasan

BAB VII
DEPARTEMEN KEJUANGAN

Pasal 19
Kedudukan

1. Departemen Kejuangan selanjutnya disingkat dan disebut Dep Juang adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi DPP LVRI yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketum I DPP LVRI.
2. Dep Juang dipimpin oleh Kepala Dep Juang selanjutnya disingkat dan disebut Kadep Juang.

Pasal 20
Tugas Pokok

1. Dep Juang mempunyai Tugas Pokok menyiap-kan kebijakan Ketum DPP LVRI dalam rangka merumuskan dan mewariskan nilai-nilai Kejuangan 45 kepada generasi penerus Bangsa.
2. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai petunjuk Ketum DPP/Waketum I LVRI

Pasal 21
F u n g s i

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Dep Juang menyeleng-garakan fungsi :

1.   Penggalian
2.   Pengkajian
3.   Pewarisan

Pasal 22
Susunan Organisasi

Dep Juang terdiri dari :
1.   Biro Sejarah Kejuangan
2.   Biro Nilai Kejuangan
3.   Biro Sosialisasi Kejuangan

Pasal 23
Biro Sejarah Kejuangan

Biro Sejarah Kejuangan selanjutnya disingkat dan disebut Ro Rahjuang adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Dep Juang, dijabat oleh Kepala Ro Rahjuang selanjutnya disingkat dan disebut Karo Rahjuang mempunyai tugas-tugas :
1.   Menggali dan menghimpun kembali peristiwa-peristiwa sejarah perang kemerdekaan Bangsa Indonesia dan perjuangan lainnya yang mengandung jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan 45 melalui koordinasi dan kerjasama dengan Mada/Macab serta instansi terkait.
2.   Menyusun Buku Sejarah Perang Kemerdekaan dan Perjuangan lainnya,
3.   Mengkoordinasikan pembinaan dan pemba-ngunan Monumen Perjuangan serta Taman Makam Pahlawan dengan instansi terkait
4.   Membuat laporan secara periodik kepada Kadep Juang.
5.   Dalam melaksanakan tugasnya karo Rahjuang bertanggung jawab kepada Kadep Juang
6.   Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai petunjuk Ketum DPP LVRI.

Pasal 24
Biro Nilai Kejuangan

Biro nilai kejuangan selanjutnya disingkat dan disebut Ro Niljuang adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Dep Juang dijabat oleh Kepala Ro Niljuang selanjutnya disingkat dan disebut Karo Niljuang mempunyai tugas-tugas :

1.   Melakukan pengkajian nilai-nilai kejuangan 45 sebagai bahan pewarisan kepada Generasi Penerus Bangsa.
2.   Menyusun materi dan metode sosialisasi pewarisan jiwa, semangat dan nilai kejuangan 45.
3.   Mengevaluasi pelaksanaan program sosialisasi kejuangan 45.
4.   Melaksanakan program peningkatan kemam-puan personel untuk sosialisasi.
5.   Membuat laporan secara periodik kepada Kadep Juang.
6.   Dalam melaksanakan tugas Roniljuang ber-tanggung jawab kepada Kadep Juang.
7.   Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai petunjuk Ketum DPP LVRI.

Pasal 25
Biro Sosialisasi Kejuangan

Biro sosialisasi kejuangan selanjutnya disingkat dan disebut Ro Sosjuang adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Dep Juang, dijabat oleh Kepala Ro Sosjuang selanjutnya disingkat dan disebut Karo Sosjuang mempunyai tugas-tugas :
1.   Menyusun dan melaksanakan program sosialisasi nilai-nilai Kejuangan 45 ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
2.   Melaksanakan koordinasi dengan instansi Pemerintah dan Non Pemerintah baik ditingkat pusat maupun didaerah yang berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi nilai-nilai Kejuangan 45.
3.   Merencanakan dan menyusun Tim Sosialisasi terdiri para pakar (Veteran dan Non Veteran).
4.   Membuat laporan secara periodik kepada Kadep Juang.
5.   Dalam melaksanakan tugas Karo Sosjuang bertanggung jawab kepada Kadep Juang.
6.   Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai petunjuk Ketum DPP LVRI.

BAB VIII
DEPARTEMEN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Pasal 26
Kedudukan

1. Departemen Hubungan Antar Lembaga selanjutnya disingkat dan disebut Dep Hubanlem adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi DPP LVRI yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Waketum I DPP LVRI.
2. Dep Hubanlem dipimpin oleh Kepala Dep Hubanlem selanjutnya disingkat dan disebut Kadep Hubanlem

Pasal 27
Tugas Pokok

Dep Hubanlem mempunyai tugas pokok membina hubungan antara LVRI dengan Lembaga dalam negeri dan dengan Organisasi Veteran Luar Negeri.
Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai petunjuk Ketum/Waketum I DPP LVRI.

Pasal 28
F u n g s i

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Dep Hubanlem menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi
2. Pembinaan

Pasal 29
Susunan Organisasi

Dep Hubanlem terdiri dari :
1.   Biro Hubungan Pemerintahan
2.   Biro Hubungan Non Pemerintahan
3.   Biro Hubungan Luar Negeri

Pasal 30
Biro Hubungan Pemerintahan

Biro Hubungan Pemerintahan selanjutnya disingkat dan disebut Ro Hubpemerintahan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Dep Hubanlem dipimpin oleh Kepala Ro Hubpemerin- tahan selanjutnya disingkat dan disebut Karo Hubpemerintahan mempunyai tugas-tugas :

1.   Membuka dan menjalin hubungan dengan Lembaga Pemerintah
2.   Berkoordinasi dengan Kepala Biro lainnya sesuai tugasnya yang memerlukan hubungan dengan Lembaga Pemerintah.
3.   Membuat laporan secara periodik kepada Kadep Jah.
4.   Dalam melaksanakan tugasnya   Karo Hubpemerintahan bertanggung jawab kepada Kadep Hubanlem.
5.   Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai petunjuk Ketum DPP LVRI.

Pasal 31
Biro Hubungan Non Pemerintahan

Biro Hubungan Non Pemerintahanselanjutnya disingkat dan disebut Ro Hubnonpemerintahan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Dep Hubanlem dipimpin oleh Kepala Ro Hubnon-pemerintahan selanjutnya disingkat dan disebut Karo Hubnonpemerintahan mempunyai tugas-tugas :

1.   Membuka dan menjalin hubungan dengan Lembaga non Pemerintah.
2.   Memelihara hubungan dengan Pepabri, PPAD, PPAL, PPAU dan PPPolri serta DHN 45.
3.   Berkoordinasi dengan Kepala Biro lainnya sesuai tugasnya yang memerlukan hubungan dengan Lembaga non Pemerintahan.
4.   Membuat laporan secara periodik kepada Kadep Hubanlem.
5.   Dalam melaksanakan tugasnya Karo Hubnonpemerintahan bertanggung jawab kepada Kadep Hubanlem.
6.   Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai petunjuk Ketum DPP LVRI.

Pasal 32
Biro Hubungan Luar Negeri

Biro Hubungan Luar Negeri selanjutnya disingkat dan disebut Ro Hublu adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Dep Hubanlem dipimpin oleh Kepala Ro Hublu selanjutnya disingkat dan disebut Karo Hublu mempunyai tugas-tugas :
1.   Menjalin hubungan dengan Kementerian Luar Negeri
2.   Memelihara hubungan dengan WVF/SCAP dan VECONAC.
3.   Menyiapkan pelaksanaan MOU LVRI dengan Cambodia Veterans Assosiation (CVA)
4.   Meningkatkan hubungan dengan organisasi veteran negara lain secara bilateral.
5.   Menyiapkan Delegasi LVRI untuk berkunjung ke Organisasi Veteran Negara Sahabat.
6.   Membuat laporan secara periodik kepada Kadep Hubanlem.
7.   Dalam melaksanakan tugasnya Ro Hublu bertanggung jawab kepada Kadep Hubanlem.
8.   Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai petunjuk Ketum DPP LVRI.

BAB IX
DEPARTEMEN ORGANISASI

Pasal 33
Kedudukan

1. Departemen Organisasi selanjutnya disingkat dan disebut Dep Organisasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi DPP LVRI yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Waketum I DPP LVRI.
2. Dep Organisasi dipimpin oleh Kepala Dep Organisasi selanjutnya disingkat dan disebut Kadep Organisasi

Pasal 34
Tugas Pokok

1. Departemen Organisasi mempunyai tugas pokok menyiapkan kebijaksanaan Ketum untuk memelihara eksistensi organisasi dan memelihara organisasi LVRI agar tetap kukuh. Melakukan Pengkajian, pengembangan dan penyempurnaan organisasi serta menentukan prosedur dan mekanisme kerja untuk mendukung terlaksananya pewarisan nilai-nilai kejuangan 45 kepada generasi penerus bangsa.
2. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai petunjuk Ketum DPP LVRI.

Pasal 35
F u n g s i

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, Dep Organisasi menyelenggarakan fungsi :
1.   Pembinaan
2.   Penelitian dan Pengkajian
3.   Pengawasan

Pasal 36
Susunan Organisasi

Dep Organisasi terdiri dari :
1. Biro Pembinaan Organisasi
2. Biro Pembinaan Prosedur Organisasi

Pasal 37
Biro Pembinaan Organisasi

Biro Pembinaan Organisasi selanjutnya disingkat dan disebut Ro Binorganisasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Dep Organisasi dijabat oleh Kepala Ro Binorganisasi selanjutnya disingkat dan disebut Karo Binorganisasi mempunyai tugas-tugas :

1.   Menegakkan pelaksanaan Anggaran Dasar (AD) & Anggaran Rumah Tangga (ART) dilingkungan LVRI
2.   Membantu menyelesaikan masalah organisasi ditingkat Mada/Macab
3.   Melakukan pengkajian dan penilaian terhadap pelaksanaan Musyawah Daerah (Musda) dan Musyawarah Cabang (Muscab)
4.   Melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi dari Tingkat Pusat sampai Tingkat Daerah
5.   Menyiapkan Surat Keputusan Penetapan Pengurus Pimpinan Daerah Terpilih hasil Musda.
6.   Menyiapkan rencana pelaksanaan Kongres XI LVRI dan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) LVRI.
7.   Menyelaraskan AD dan ART Badan Pendukung dengan AD dan ART LVRI.
8.   Membantu pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun LVRI
9.   Membantu pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional
10.   Membuat laporan secara periodik kepada Kadep Organisasi
11.   Dalam melaksanakan tugasnya Karo Binorganisasi bertanggung jawab kepada Kadep Organisasi
12.   Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai petunjuk Ketum DPP LVRI.

Pasal 38
Biro Pembinaan Prosedur Organisasi

Biro Pembinaan Prosedur Organisasi selanjutnya disingkat dan disebut Ro Binprosorganisasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Dep Organisasi dijabat oleh Kepala Ro Binprosorganisasi selanjutnya disingkat dan disebut Karo Binpros-organisasi mempunyai tugas-tugas :

1.   Menyiapkan konsep penyempurnaan AD dan ART LVRI
2.   Menyiapkan peraturan-peraturan organisasi sebagai jabaran dari AD dan ART LVRI antara lain dalam bentuk: Prosedur Tetap, Petunjuk Pelaksanaan, dan lain sebagainya.
3.   Melakukan pengkajian dan penilaian terhadap peraturan-peraturan organisasi yang sedang berlaku
4.   Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan organisasi yang sedang berlaku.
5.   Membuat laporan secara periodik kepada Kadep Organisasi.
6.   Dalam melaksanakan tugasnya Robinpros-organisasi bertanggung jawab kepada Kadep Organisasi.
7.   Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai petunjuk Ketum DPP LVRI.

BAB X
DEPARTEMEN KESEJAHTERAAN

Pasal 39
Kedudukan

1. Departemen Kesejahteraan selanjutnya disingkat dan disebut Dep Jah adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi DPP LVRI yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Waketum II DPP LVRI.
2. Dep Jah dipimpin oleh Kepala Dep Jah selanjutnya disingkat dan disebut Kadep Jah.

Pasal 40
Tugas Pokok

1. Departemen Kesejahteraan mempunyai tugas pokok menyiapkan Kebijaksanaan Ketum untuk mengusahakan terpenuhinya kesejahteraan anggauta Veteran RI.
2. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai petunjuk Ketum DPP LVRI.

Pasal 41
F u n g s i

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di-maksud dalam pasal 40 Dep Jah menyeleng-garakan fungsi :
1.   Pembinaan
2.   Pengawasan
3.   Penelitian /Pengkajian dan pengembangan

Pasal 42
Susunan Organisasi

Dep Jah terdiri dari :
1.   Biro Administrasi Kesejahteraan
2.   Biro Administrasi Aset
3.   Biro Pendidikan dan Latihan.

Pasal 43
Biro Administrasi Kesejahteraan

Biro Administrasi Kesejahteraan Veteran disingkat dan disebut Ro Minjahvet adalah pelaksana tugas
dan fungsi Dep Jah dijabat oleh Kepala Ro Minjahvet selanjutnya disingkat dan disebut Karo Minjahvet mempunyai tugas-tugas :
1.   Mengadministrasikan pelaksanaan dan per-kembangan penerimaan hak-hak Veteran RI yang diberikan oleh Pemerintah serta meng-upayakan peningkatan kesejahteraan lainnya yang diusahakan oleh LVRI sendiri atau pihak lain.
2.   Koordinasi dengan Kementerian Pertahanan dalam rangka proses usulan tanda kehormatan dan hak-hak Veteran RI, serta penghargaan lain sesuai UU Veteran RI no. 15 Tahun 2012.
3.   Memproses pengajuan usulan tentang penganugerahan Bintang LVRI, Satya Lencana LVRI dan Surat Tanda Penghargaan LVRI.
4.   Mengawasi dan memonitor bahwa setiap anggauta veteran yang meninggal dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sesuai dengan aturan yang berlaku.
5.   Memproses setiap pengajuan uang bantuan pemakaman dan santunan lain yang diberikan oleh LVRI bagi anggota LVRI yang meninggal sesuai peraturan LVRI yang berlaku.
6.   Merencanakan dan melakukan kajian-kajian tentang usaha peningkatan kesejahteraan Veteran RI dan keluarganya dan atau dengan melibatkan unsur/lembaga di luar LVRI.
7.   Membuat laporan secara periodik kepada Kadep Jah.
8.   Dalam melaksanakan tugasnya Karo Minjahvet bertanggung jawab kepada Kadep Jah.
9.   Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai petunjuk Ketum DPP LVRI.

Pasal 44
Biro Administrasi Aset

Biro Administrasi Aset selanjutnya disingkat dan disebut Ro Minaset adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Dep Jah dijabat oleh Kepala Ro Minaset selanjutnya disingkat dan disebut Karo Minaset mempunyai tugas-tugas :
1.   Menata kembali data aset-aset LVRI, koordinasi secara sinergis dengan Markas Daerah dan jajarannya untuk penertiban administrasi aset.
2.   Melaksanakan pendataan aset-aset Veteran RI yang berupa tanah, rumah, gedung dan lain-lain yang masih dalam sengketa.
3.   Melaksanakan upaya penertiban aset-aset LVRI yng masih dikuasai oleh pihak lain.
4.   Mengarahkan agar pemanfaatan/penggunaan aset-aset LVRI yang berupa aset bergerak dan tidak bergerak hanya untuk kepentingan kesejahteraan anggota LVRI.
5.   Membantu usaha-usaha pemerintah dan non pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota Veteran RI.
6.   Membuat laporan secara periodik kepada Kadep Jah.
7.   Dalam melaksanakan tugasnya Karo Minaset bertanggungjawab kepada Kadep Jah.
8.   Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai petunjuk Ketum DPP LVRI.

Pasal 45
Biro Pendidikan dan latihan

Biro Pendidikan dan Latihan selanjutnya disingkat dan disebut Ro Diklat adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Dep Jah dijabat oleh Kepala Ro Diklat selanjutnya disingkat dan disebut Karo Diklat mempunyai tugas-tugas :
1.   Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan prosedur dan tata cara pengajuan bantuan bea siswa dari Yayasan supersemar dan yayasan lainnya bagi putra/putri dan cucu Veteran RI.
2.   Melaksanakan koordinasi dengan Yayasan Supersemar dan yayasan lainnya untuk kelancaran pengurusan beasiswa.
3.   Mengusahakan agar kursus-kursus dan Diklat yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta dapat diikuti oleh anggota Veteran RI yang memerlukannya.
4.   Memantau pelaksanaan proses belajar putra/putri dan cucu Veteran RI yang menerima beasiswa serta memberikan saran-saran yang diperlukan.
5.   Membuat laporan periodik kepada Kadep Jah.
6.   Dalam melaksanakan tugasnya Karo Diklat bertanggung jawab kepada Kadep Jah.
7.   Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai petunjuk Ketum DPP LVRI.

BAB XI
DEPARTEMEN PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN

Pasal 46
Kedudukan

1. Departemen Perencanaan Umum dan Anggaran selanjutnya disingkat dan disebut Dep Renumgar adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi DPP LVRI yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Waketum II DPP LVRI.
2. Dep Renumgar dipimpin oleh Kepala Dep Renumgar selanjutnya disingkat dan disebut Kadep Renumgar.

Pasal 47
Tugas Pokok

1.   Dep Renumgar mempunyai tugas pokok merencanakan kebijaksanaan Ketua Umum DPP LVRI,
2.   Menghimpun Prolita Departemen–Departe-men dan membuat Pedoman Pelaksanaan Kebijaksanaan Umum DPP LVRI untuk DPD-DPD dan Anak Organisasi.
3.   Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan LVRI serta mempersiapkan dana untuk pelaksanaannya.
4.   Menyiapkan laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban Ketum DPP LVRI LVRI pada Kongres berikutnya.
5.   Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai petunjuk Ketum DPP LVRI

Pasal 48
F u n g s i

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di-maksud dalam pasal 47 Dep Renumgar menyelenggarakan fungsi :
1.   Perencanaan
2.   Pengawasan
3.   Pengendalian

Pasal 49
Susunan Organisasi

Dep Renumgar terdiri dari :
1. Biro Perencanaan Pengendalian Program dan Anggaran.
2. Biro Rencana Pengembangan Veteran.

Pasal 50
Biro Perencanaan dan Pengendalian
Program dan Anggaran

Biro Perencanaan dan Pengendalian Program dan Anggaran selanjutnya disingkat dan disebut Ro Rendalprogar adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Dep Renumgar dijabat oleh Kepala Ro Rendalprogar selanjutnya disingkat dan disebut Karo Rendalprogar mempunyai tugas-tugas :

1.   Menyiapkan Kebijaksanaan Umum Ketua Umum berdasarkan Keputusan Kongres X LVRI tentang kebijaksanaan Umum LVRI.
2.   Menyiapkan Pedoman Pelaksanaan Kebijaksa-naan Umum Ketua Umum untuk DPD-DPD dan Anak Organisasi.
3.   Menghimpun Prolita Departemen-Departemen untuk digunakan sebagai program kerja dan kegiatan DPP LVRI.
4.   Menyusun Juklak program kerja dan anggaran DPP LVRI pertahun anggaran
5.   Merencanakan dan mempersiapkan dana anggaran untuk mendukung program dan kegiatan DPP LVRI
6.   Membuat laporan secara periodik kepada Kadep Renumgar.
7.   Dalam melaksanakan tugasnya Karo Rendal-progar bertanggung jawab kepada Kadep Renumgar.
8.   Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai petunjuk Ketum DPP LVRI.

Pasal 51
Biro Rencana Pengembangan Veteran

Biro Rencana Pengembangan Veteran selanjutnya disingkat dan disebut Ro Renbangvet adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Dep Renumgar dijabat oleh Kepala Ro Renbangvet selanjutnya disingkat dan disebut Karo Renbangvet mempunyai tugas-tugas :

1.   Melaksanakan kajian-kajian untuk meren-canakan pengembangan LVRI untuk masa lima tahun mendatang.
2.   Menyiapkan konsep awal Kebijaksanaan Umum LVRI untuk Kongres XI LVRI.
3.   Melaksanakan evaluasi dan pengembangan manajemen dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja LVRI.
4.   Membuat laporan secara periodik kepada Kadep Renumgar.
5.   Dalam melaksanakan tugasnya Karo Renbang-vet bertanggung jawab kepada Kadep Renumgar
6.   Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai petunjuk Ketum DPP LVRI.

BAB XII
DEPARTEMEN VALIDASI

Pasal 52
Kedudukan

1. Departemen Validasi Veteran selanjutnya disingkat dan disebut Dep Validasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi DPP LVRI yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Waketum II DPP LVRI.
2. Dep Validasi dipimpin oleh Kepala Dep Validasi selanjutnya disingkat dan disebut Kadep Validasi

Pasal 53
Tugas Pokok

1. Dep Validasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijaksanaan Ketum agar eksistensi kekuatan riil personel Veteran RI sesuai jenis keveteranannya selalu mutakhir dan relevan, dengan melaksanakan pendataan dan pengelolaan secara berlanjut serta terkoordinir.
2. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai petunjuk Ketum DPP LVRI.

Pasal 54
F u n g s i

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 Dep Validasi menye-lenggarakan fungsi :
1.   Koordinasi
2.   Pembinaan
3.   Evaluasi

Pasal 55
Susunan Organisasi

Dep Validasi terdiri dari :
1.   Biro   Validasi Veteran Pejuang
2.   Biro   Validasi Veteran Pembela
3.   Biro Validasi Veteran Perdamaian

Pasal 56
Biro Validasi Veteran Pejuang

Biro Validasi Veteran Pejuang selanjutnya disingkat dan disebut Ro Valvetpejuang adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Dep Validasi dijabat oleh Kepala Ro Valvetpejuang selanjutnya disingkat dan disebut Karo Valvetpejuang mempunyai tugas-tugas :

1.   Menata kembali data nominatif Veteran Pejuang yang telah terdaftar menjadi anggauta LVRI , maupun yang belum menjadi anggauta LVRI.
2.   Membantu menyiapkan perangkat dan menata data nominatif Veteran Anumerta Pejuang Kemerdekaan RI.
3.   Melaksanakan koordinasi dengan Direktorat Veteran Kemhan, jajaran Babinminvetcaddam, maupun unsur TNI dan POLRI, untuk mendapatkan data yang valid dan akurat.
4.   Membantu dan mengarahkan Mada dan Macab dalam mengelola data Veteran Pejuang secara berlanjut dan terkoordinir, sehingga selalu mendapatkan data yang valid, akurat dan mutakhir.
5.   Memantau penelusuran nomor pokok veteran ganda dan nomor pokok veteran bermasalah
6.   Memantau dan memotivasi percepatan terbitnya Skep Tanda Kehormatan Veteran
7.   Mengevaluasi laporan pelanggaran disiplin anggota Veteran Pejuang.
8.   Membuat laporan secara periodik kepada Kadep Validasi.
9.   Dalam melaksanakan tugasnya Karo Valvetpejuang bertanggung jawab kepada Kadep Validasi.
10.   Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai petunjuk Ketum DPP LVRI

Pasal 57
Biro Validasi Veteran Pembela

Biro Validasi Veteran Pembela, selanjutnya disingkat dan disebut Ro Valvetpembela, adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Dep Validasi, dijabat oleh Kepala Ro Valvetpembela, selanjutnya disingkat dan disebut Karo Valvet-pembela, mempunyai tugas-tugas :
1.   Menata kembali data nominatif Veteran Pembela yang telah terdaftar menjadi anggauta LVRI , maupun yang belum menjadi anggauta LVRI.
2.   Membantu menyiapkan perangkatnya dan menata data nominatif Veteran Anumerta Pembela.
3.   Melaksanakan koordinasi dengan Direktorat Veteran Kemhan, jajaran Babinminvetcaddam, maupun unsur TNI dan POLRI untuk mendapatkan data yang valid dan akurat.
4.   Membantu dan mengarahkan Mada dan Macab dalam mengelola data Veteran Pembela secara berlanjut dan terkoordinir, sehingga selalu mendapatkan data yang valid, akurat dan mutakhir.
5.   Meneliti dan memproses anggota Veteran Pembela yang wafat, pindah daerah, maupun adanya tambahan anggota baru.
6.   Memantau penelusuran nomor pokok veteran ganda dan nomor pokok veteran bermasalah.
7.   Memantau dan memotivasi percepatan terbitnya Skep Tanda Kehormatan Veteran RI
8.   Mengevaluasi laporan pelanggaran disiplin anggota Veteran Pembela.
9.   Membuat laporan secara periodik kepada Kadep Validasi.
10.   Dalam melaksanakan tugasnya Karo Valvet-pembela bertanggung jawab kepada Kadep Validasi.
11.   Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai petunjuk Ketum DPP LVRI

Pasal 58
Biro Validasi Veteran Perdamaian

Biro Validasi Veteran Perdamaian, selanjutnya disingkat dan disebut Ro Valvetperdamaian, adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Dep Validasi, dijabat oleh Kepala Ro Valvet-perdamaian, selanjutnya disingkat dan disebut Karo Valvetperdamaian, mempunyai tugas-tugas :

1.   Membantu menyiapkan perangkatnya dan menata data nominatif Veteran Perdamaian yang sudah disahkan, baik di pusat maupun di daerah (Mada/Macab).
2.   Membantu menyiapkan perangkatnya dan menata data nominatif Veteran Anumerta Perdamaian yang sudah disahkan.
3.   Melaksanakan koordinasi dengan Direktorat Veteran Kemhan, unsur TNI dan POLRI, serta Instansi terkait lainnya untuk mendapatkan data yang valid dan akurat.
4.   Membantu dan mengarahkan Mada dan Macab dalam mengelola data secara berlanjut dan terkoordinir, sehingga dapat selalu mendapatkan data yang valid, akurat dan mutakhir.
5.   Meneliti dan memproses anggota Veteran Perdamaian yang wafat, pindah daerah, maupun adanya tambahan anggota baru.
6.   Memantau penelusuran nomor pokok veteran ganda dan nomor pokok veteran bermasalah
7.   Memantau dan memotivasi percepatan terbitnya skep dana kehormatan dan tunjangan veteran
8.   Mengevaluasi laporan pelanggaran disiplin anggota Veteran Perdamaian.
9.   Membuat laporan secara periodik kepada Kadep Validasi.
10.   Dalam melaksanakan tugasnya Karo Valvet-perdamaian bertanggung jawab kepada Kadep Validasi.
11.   Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai petunjuk Ketum DPP LVRI.

BAB XIII
BENDAHARA

Pasal 59
Kedudukan

1. Bendahara adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi DPP LVRI yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketum DPP LVRI.
2. Bendahara dipimpin oleh seorang Bendahara selanjutnya disebut Bendahara DPP LVRI

Pasal 60
T u g a s

Bendahara sebagai pelaksana wewenang ordonansi dan juga sebagai pemegang wewenang komptabel mempunyai tugas-tugas dan tanggung jawab :

1.   Bertindak sebagai pembantu Ketum dalam pengelolaan perbendaharaan DPP LVRI baik berupa uang maupun kekayaan lain.
2.   Menerima dan mengadministrasikan dana, baik yang berasal dari iuran anggota, Pemerintah maupun pihak lain yang sah dan benar.
3.   Membayarkan tagihan yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mengadministrasikan dengan baik.
4.   Mengelola dana DPP LVRI sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5.   Melaksanakan pembiayaan kebutuhan organisasi DPP LVRI sesuai program dan kegiatan yang telah disusun.
6.   Membuat laporan keuangan dan pertanggung-jawaban keuangan serta daftar inventaris DPP LVRI secara periodik.
7.   Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara berkoordinasi dengan Kadep Renumgar dan Sekjen
8.   Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai petunjuk Ketum DPP LVRI.

Pasal 61
F u n g s i

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 Bendahara menyeleng-garakan fungsi :
1.   Pengawasan
2.   Pembinaan Administrasi Keuangan
3.   Anggaran

Pasal 62
Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara dibantu seorang Pemegang Kas, serta dapat menunjuk seorang asisten penata buku apabila diperlukan.

BAB XIV
BANTUAN HUKUM

Pasal 63
Kedudukan

1. Bantuan Hukum selanjutnya disingkat dan disebut Bankum adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi DPP LVRI yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketum DPP LVRI.
2. Bankum dipimpin oleh Kepala Bankum selanjutnya disingkat dan disebut Kabankum

Pasal 64
T u g a s

Bankum mempunyai tugas-tugas :
1.   Melaksanakan penyelesaian masalah hukum DPP LVRI baik didalam maupun diluar pengadilan.
2.   Memberikan saran dan masukan kepada Ketum DPP LVRI mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum.
3.   Memberikan bantuan hukum kepada anggauta LVRI
4.   Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai petunjuk Ketum DPP LVRI.

Pasal 65
F u n g s i

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Bankum menyeleng- garakan fungsi :
1. Bantuan
2. Koordinasi

BAB XV
HUBUNGAN MASYARAKAT

Pasal 66
Kedudukan

1. Hubungan Masyarakat selanjutnya disingkat dan disebut Humas adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi DPP LVRI yang ber-kedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketum DPP LVRI.
2. Humas dipimpin oleh Kepala Humas selanjutnya disingkat dan disebut Kahumas

Pasal 67
T u g a s

Humas DPP LVRI mempunyai tugas-tugas:
1.   Menciptakan citra positip LVRI dengan upaya mempublikasikan misi, peran dan informasi yang maksimal agar masyarakat memahami tentang Veteran RI.
2.   Membina kerjasama dengan media cetak, media elektronik dan lain-lain.
3.   Bertindak sebagai Juru bicara dan Nara Sumber DPP LVRI.
4.   Melaksanakan penerbitan Majalah Veteran RI
5.   Menyiapkan Naskah Sambutan-Sambutan Ketum DPP LVRI.
6.   Membina perpustakaan dan ruang informasi.
7.   Membuat dokumentasi kegiatan-kegiatan penting LVRI, baik Intern maupun Extern LVRI.
8.   Membantu Dep Kejuangan dalam kegiatan sosialisasi pewarisan nilai-nilai kejuangan ‘45.
9.   Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai petunjuk Ketum DPP LVRI.

Pasal 68
F u n g s i

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 67 Humas menyelenggarakan fungsi :
1. Koordinasi
2. Komunikasi

BAB XVI
DEWAN PERTIMBANGAN PUSAT LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 69
Kepengurusan

1.   Dewan Pertimbangan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia selanjutnya disingkat dan disebut Wantimpus LVRI adalah Badan yang terdiri dari Veteran-Veteran Senior
2.   Wantimpus dibentuk di tingkat Organisasi LVRI Pusat.
3.   Wantimpus disusun oleh Ketua Umum Terpilih sesuai mandat yang diberikan oleh Kongres.

Pasal 70
Tugas dan Tanggung jawab

Wantimpus LVRI mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1.   Memberi saran/pertimbangan kepada Dewan Pimpinan Pusat LVRI, dalam melaksanakan Kebijaksanaan Umum yang digariskan oleh Kongres.
2.   Memberi masukan kepada Dewan Pimpinan Pusat LVRI dalam melaksanakan tugasnya dan dalam menghadapi permasalahan yang timbul.
3.   Bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Pusat LVRI.

Pasal 71
F u n g s i

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Wantimpus menye-lenggarakan fungsi :
1. Koordinasi
2. Komunikasi

Pasal 72
W a k t u

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :   J a k a r t a
Pada tanggal :       29    Mei   2013

         DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA
                 KETUA UMUM

t.t.d

                   RAIS ABIN
       LETNAN JENDERAL TNI (PURN)
              NPV. 21.067.284

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

mx-m264n_20150903_125103_001-okok